Network
PR CIREBON - Pelaksanaan Pilkada saat ini seolah menjadi tak pasti, seiring dengan angka kasus Covid-19 yang kian meningkat, sehingga dikhawatirkan Pilkada hanya akan menimbulkan klaster baru.
Untuk itu, banyak kalangan yang mendesak pemerintah untuk menunda Pilkada 2020 ditunda, termasuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta pilkada ditunda demi rakyat.
Namun demikian, hal ini berbeda dengan yang disuarakan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan pada tahun ini, karena setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan legalitas yang sah.
Baca Juga: Tuduh Kadrun Munculkan PKI, Diduga Jadi Penyebab Poyuono Dipecat dari Kursi Wakil Ketua Gerindra
"Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari," ungkap Hasto saat mengikuti acara Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDI Perjuangan Surabaya melalui virtual pada Minggu, 20 September 2020
Apalagi, Indonesia sampai saat ini belum punya kepastian tentang waktu berakhirnya pandemi Covid-19 beserta dampak yang mengikutinya.
Atas sebab itu, penundaan Pilkada hanya akan membuat pemerintah bekerja mencari pelaksana tugas atau Plt yang dapat mengisi daerah-daerah yang kekosongan pemimpin itu.
Padahal dalam masa kritis ini, menurut Hasto, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.
Baca Juga: Tanpa Wakili PKS, Nasir Djamil Minta Jokowi dan DPR Bersepakat Tunda Pilkada demi Selamatkan Rakyat
