Network
PR CIREBON - Secara personal, Nasir Djamil melupakan posisinya sebagai Anggota Komisi II DPR serta politisi PKS, hanya untuk menyuarkan opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 masih memungkinkan untuk diputuskan oleh pemerintah dan DPR.
Hal itu diungkapkan Nasir menyusul desakan sejumlah pihak yang meminta Pilkada ditunda, lantaran khawatir terjadinya klaster baru Covid-19.
"Kenapa tidak bisa ditunda? kalau presiden dan DPR lebih memikirkan, mementingkan, dan ingin menyelamatkan rakyat maka tolong dipertimbangkan untuk ditunda," ungkap Nasir pada Sabtu, 19 September 2020 malam.
Baca Juga: Tak Mau Sendiri Kehilangan, IDI Bongkar Polri Punya Lebih Banyak Polisi Meninggal akibat Covid-19
Bila merujuk KPU, penundaan masih mungkin dilakukan, apalagi pengumuman bakal pasangan calon belum diumumkan oleh daerah yang ada pilkadanya.
"Ini usul saya secara pribadi, bukan fraksi PKS," tegas Nasir, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jika tetap ingin dilanjutkan pilkada ini maka perlu dipikirkan agar pilkada bisa berjalan Luber dan Aman dari Covid-19.
Namun demikian, Nasir meminta KPU harus berani menggunakan hati nuraninya untuk mengatakan apakah mereka siap dan bertanggung jawab penuh manakala pilkada menjadi klaster baru penyebaran dan penularan Covid-19.
Baca Juga: Kabar Baik Bagi Konservasi Satwa Langka, Badak Jawa Ujung Kulon Berhasi Lahirkan Dua Anak
"KPU sampaikan ke pemerintah dan DPR, jangan memaksakan diri jika tidak siap. sebab risikonya sangat besar bagi penyelenggara dan peserta serta rakyat di daerah yang ada pilkada," pungkas Nasir.***
