Network
PR CIREBON - Politisi PDIP Dewi Tanjung mulai asyik menikmati peran sebagai pengkritik kebijakan Anies Baswedan yang terbaru, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total.
Kali ini, ia menuding langkah Anies rem darurat PSBB diputuskan secara sepihak tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu.
"PSBB kali ini bukan keputusan Pemerintah pusat. Itu hanya keputusan sepihak Gubernur seiman," cuit Nyai Dewi dalam akun Twitter miliknya, @DTanjung15, seperti dilihat PikiranRakyat-Cirebon.com pada Senin, 14 September 2020.
Baca Juga: Arief Poyuono Sebar Isu Menteri Pengkhianat Jokowi, PDIP: Politik Serupa Sandiwara Butuh Skenario
Lebih lanjut, ia juga menilai Anies selalu asal dalam membuat keputusan, bahkan cenderung tidak tegas dalam pengawasan.
Terbukti, Anies tidak tegas saat ia nampak tebang pilih dalam pemberian sanksi terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan.
Dalam contohnya, demo PA 212 hingga deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang memicu keramaian, malah justru dibiarkan begitu saja.
Baca Juga: Jadi Korban Penusukan saat Kajian, Syekh Ali Jaber: Umat Islam Jangan Terprovokasi dan Mohon Tenang
"Orang ngga pake masker di Razia dan di denda, tapi giliran 212 demo, KAMI deklarasi diizinkan," jelas Dewi.
Atas sebab itu, ia menyebut Anies sebagai gubernur paling aneh dan tidak bisa menjalankan pekerjaannya.
