Network
Kebijakan awal, berupa wajib setor 20 persen dari setiap produksi industri minyak goreng untuk pasar dalam negeri (DMO). Kebijakan lain penetapan harga berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kebijakan ini gagal total.
Lalu Jokowi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng, bahan baku minyak goreng dan beberapa turunnya, dengan harapan pasar domestik akan dipenuhi minyak goreng hingga harganya turun.
Sekali lagi kebijakan ini juga gagal. Yang jadi korban justru petani sawit karena banyak tandan buah segar (TBS) dari hasil kebun sawit tidak dibeli industri. Kalau toh dibeli, harganya juga ditekan serendah mungkin.
Baca Juga: Indonesia Master : Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti Layak Melaju ke Final
Lalu pemerintah menerapkan kebijakan subsidi minyak goreng, namun juga tidak membuahkan hasil hingga akhirnya subsidi itu dicabut.
Sebelum subsidi diakhiri, pemerintah mencabut larangan ekspor dan mulai memperbolehkan ekspor dengan mengacu kepada pelaksanaan DMO dan harga yang telah ditetapkan.
Tapi seperti yang ditemukan Menteri Luhut dalam kunjungan nya ke Semarang pekan lalu, belum terjadi penurunan harga yang signifikan. "Memang ada penurunan, tapi belum berarti banyak dan masih minor," tegas Luhut.
Baca Juga: PPIH Siapkan Hotel dan Asuransi bagi Jemaah Haji yang Terserang Covid 19
Menurut Luhut, pemerintah tidak main-main. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi masyarakat luas untuk bisa membeli minyak goreng dengan harga terjangkau.
Perhatian yang sama juga ditujukan pemerintah bagi petani kelapa sawit, dimana Presiden Jokowi menyampaikan kepada semua pembantunya agar kesejateraan petani juga harus jadi prioritas utama
