Network
PR CIREBON — Johan Rosihan, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, menuntut kejelasan pemerintah agar memberikan jaminan dan kompensasi kepada rakyat, bila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang.
Johan Rosihan menilai pelaksanaan PPKM Darurat yang kemudian berubah istilah dengan pembagian level itu, jikalau hendak diperpanjang lagi waktunya perlu ada evaluasi secara total.
Karena Johan Rosihan sebut rakyat hanya pengikut saja terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terkait PPKM ini.
Tetapi, pemerintah wajib bersikap jujur dalam menyampaikan segala sesuatunya kepada rakyat, misal seperti apa target dari PPKM diperpanjang tersebut.
“Apa terobosan yang akan dilakukan, serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut,” tulis Johan Rosihan dalam rilisnya, Jumat 23 Juli 2021, dikutip PikiranRakyat.Cirebon.com dari dpr.go.id.
Johan Rosihan dengan tegas meminta pemerintah memperjelas jaminan dan kompensasi apa yang diberikan kepada rakyat.
Baca Juga: Wajib Tahu! Manfaat Konsumsi Ikan untuk Membantu Penurunan Berat
Pasalnya, ditekankannya sekarang ini kondisi kehidupan rakyat semakin susah.
Maka dari itu, ia menginginkan pemerintah memberikan solusi guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat.
“Kebijakan bantuan agar tepat sasaran dengan sistem pengawasan yang efektif akan jauh lebih penting daripada berbagai istilah yang terus bergonta-ganti,” ujar politisi PKS itu.
Baca Juga: Ramalan Horoskop Cinta Minggu, 25 Juli 2021, Cancer, Leo, Virgo, Anda Telah Berubah
Ditandaskannya pula, apabila pemerintah memiliki komitmen ingin melakukan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM, maka harus jelas pula targetnya.
Ia misalkan, 70 persen penduduk harus berada di dalam rumah, kemudian yang di luar rumah maksimum 30 persen.
Ini memerlukan ketegasan berbasis kebijakan karantina wilayah, oleh karena itu harus ada kompensasi bagi 70 persen bagi penduduk yang harus diam di rumah saja.
Baca Juga: Unggah Foto Bernuansa Hitam Putih, Inul Daratista Ungkap Peran Keluarga
Dan, harus ada kebijakan bagi masyarakat yang profesinya pencari nafkah harian.
“Dengan demikian diharapkan ada capaian penurunan kasus positif dengan ketegasan penurunan mobilitas masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan seluruh masyarakat yang wajib tinggal di rumah saja,” urai Johan Rosihan.
Wakil rakyat dapil NTB I ini meminta agar seluruh bantuan sosial (bansos) berikut bantuan sembako dan sebagainya, harus dipastikan benar-benar mencapai target sasaran yang tepat.
Terutama, harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya selama masa PPKM diberlakukan.
“Jadi bantuan sosial ini bersifat memberikan kepastian agar rakyat tidak keluar rumah, sebab jika bantuannya kurang apalagi terlambat maka secara manusiawi pasti akan keluar rumah untuk mencari pendapatan,” katanya.
Hasil pengamatannya, selama ini program bansos pemerintah belum mencapai target membantu masyarakat yang benar-benar terdampak PPKM Darurat.
Baca Juga: Ridho Unggah Foto Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu: Pelajaran Berharga Buat Ido
Dicontohkannya, program bantuan beras untuk masyarakat yang dialokasikan 11 ribu ton beras dengan estimasi pembagian 10 kg per 1 KK untuk bantuan se-Jawa dan Bali selama PPKM Darurat.
Namun, bantuan tersebut hanya ditargetkan menyasar 30 persen orang miskin saja berdasar data jumlah penduduk miskin seJawa dan Bali yang mencapai 14.948.960 jiwa.
“Sehingga tidak berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan beras rakyat miskin se-Jawa Bali,” tandasnya.
Baca Juga: Ramalan Horoskop Karier Keuangan, 25 Juli 2021: Taurus Hati-hati, Gemini Sukses, dan Cancer Evaluasi
Johan Rosihan mengaku sangat perihatin dengan perkembangan angka kasus harian Covid-19 di tanah air yang menunjukkan peningkatan kasus sebesar 44,04 persen dibanding sebelum PPKM Darurat dengan kasus konfirmasi harian mencapai 36.197 kasus.
“Saya berharap pemerintah memperkuat sistem pelayanan Kesehatan dan memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya,” tutupnya.***
