Network
PR CIREBON – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menyatakan, DKI Jakarta siap untuk memulai vaksinasi Covid-19 tahap pertama pada Kamis, 14 Januari 2021 mendatang.
Vaksinasi akan dilakukan serentak se-Indonesia yang dimulai dari Presiden Joko Widodo yang menerima vaksin sehari sebelumnya.
"Persiapan, sudah kami sampaikan bahwa kami siap," kata Ahmad Riza dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara pada Senin, 11 Januari 2021.
Baca Juga: Kritik Penggunaan Faceshield Tanpa Masker, dr. Tirta: Mau Ngingetin, Malah Dikira Ngajak Ribut
Pada tahap pertama, pemerintah DKI Jakarta telah menerima 39.200 dosis vaksin Covid-19 Sinovac.
Sedangkan di tahap awal, ada 119.145 tenaga kesehatan yang akan disuntik vaksin secara bertahap.
Ahmad Riza juga meminta masyarakat tidak perlu takut atau khawatir disuntik vaksin Covid-19.
Baca Juga: Gelandang Persebaya Aryn Williams Galang Dana untuk Korban Sriwijaya Air SJ182
Ia meyakinkan bahwa para pejabat akan menjadi orang yang pertama disuntik vaksin seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.
"Mari kita sama-sama sukseskan program vaksinasi Covid-19. Vaksinasi bakal dilakukan di Puskesmas hingga rumah sakit yang ada di DKI dan yang diutamakan jajaran kesehatan terlebih dahulu," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah cepat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Covid-19 Sinovac serta sertifikasi halal.
Baca Juga: Unggah Foto Diduga Sriwijaya Air Sebelum Jatuh, Ali Mochtar Ngabalin Minta Maaf
Pemberian izin tersebut dikeluarkan tepat dua hari menjelang rencana dimulainya vaksinasi nasional.
"Kami apresiasi langkah cepat dan jujur dari BPOM dan MUI dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac,” kata Azis.
“Dengan efisiensi 65,3 persen sudah sesuai dengan persyaratan WHO, sehingga logis untuk memulai vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang di rencanakan," sambungnya.
Baca Juga: Update Pencarian Sriwijaya Air SJ182: Basarnas Kumpulkan 40 Kantong Jenazah
Azis menilai, tidak mudah mempersiapkan izin untuk hal krusial seperti vaksin Covid-19.
Karena itulah, perlu diapresiasi kinerja BPOM yang sudah bekerja keras dalam waktu singkat dalam melakukan penelitian secara seksama.
Namun, ia menegaskan, DPR akan mengawasi proses vaksinasi agar dapat terlaksana sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Tanggapi Video Haikal Hassan Jelekkan Jokowi, Muannas: Jangan Sampai Antum Dibilang Munafik
Dia juga mendesak Kementerian Kesehatan dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait dan pemda dalam merealisasikan kelancaran program vaksinasi Covid-19.
"Kementerian Kesehatan harus proaktif dalam mengawal agar standar mutu, SOP dan koordinasi dengan pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan.
"Kualitas vaksin harus dijaga, edukasi kepada tenaga medis perlu di tingkatkan dalam hal agar dapat mengedukasi kembali masyarakat saat di suntik," tegasnya.
Baca Juga: Korea Selatan dan Singapura Tawarkan Bantuan Cari Puing dan Korban Sriwijaya Air SJ182
Menurutnya, terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), kementerian-kementerian terkait tidak lamban dalam menjelaskan kepada masyarakat.
Hal itu penting dalam membentuk keyakinan dan kesiapan mental masyarakat.
"Namanya situasi darurat, jadi pasti banyak pertanyaan. Karena itu koordinasi antara kementerian dengan mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat mengedukasi masyarakat," sambungnya.
Baca Juga: Blokir Akun 'Tukang Lapor', Haikal Hassan: Gak Lapor, Gak Makan
Ia menilai, perlu kreativitas ekstra dalam menyosialisasikan vaksin berserta efek sampingnya dan hal yang sama harus dilakukan saat vaksin merek lain sudah ada.***
