Network
PR CIREBON - Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid menanggapi cuitan Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman yang ditulis pada 10 Desember 2020 lalu, perihal Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam unggahan di akun media sosial Twitter-nya, Hidayat Nur Wahid menilai bahwa apa yang ditulis oleh Kedubes Jerman dalam akun Twitternya tersebut tentu bukan diniati untuk ikut campur tangan perihal urusan dalam negeri. Akan tetapi, merupakan sebuah pengingat bagi Indonesia.
“Yang dilakukan Kedubes Jerman, tentu bukan diniati untuk ‘campur tangan urusan dalam negeri’, tapi mengingatkan soal HAM,” cuitnya, Senin 21 Desember 2020, seperti dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dalam Twitter @hnurwahid.
Baca Juga: Dituduh Rekomendasikan PT Sritex untuk Bansos, Gibran: Kalau Mau Korupsi Kenapa Nggak Dulu-dulu
Baca Juga: Diplomat Jerman Sambangi Markas FPI, Refly Harun: Kenapa Khawatir? Berkunjung Adalah Hal Biasa
Dia pun mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang masuk dalam anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berideologi Pancasila. Sehingga, seharusnya Indonesia benar-benar mewujudkan Pancasila sila ke-2.
“Apalagi Indonesia adalah anggota Dewan HAM PBB. Dan Indonesia yang berideologi Pancasila harusnya betul-betul wujudkan sila ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ juga,” sambungnya.
Yang dilakukan Kedubes Jerman,tentu bukan diniati unt “campur tangan urusan dalam negeri”, tapi mengingatkan soal HAM. Apalagi Indonesia adalah anggota Dewan HAM PBB. Dan Indonesia yg berideologi Pancasila harusnya betul2 wujudkan sila “Kemanusiaan yg Adil dan Beradab” juga. https://t.co/tk1KrV6Tid— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) December 20, 2020
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Diplomat Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman pada Sabtu, 19 Desember 2020 mendatangi markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan. Atas kunjungan tersebut, sontak hal itu menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Baca Juga: Kedubes Jerman Segera Pulangkan Pegawai yang Sambangi Markas FPI, Hikmahanto: Maaf Saja Tak Cukup
Baca Juga: Dukung Pemulangan Staf Kedubes Jerman, Pakar: Menyalahkan Pegawainya Saja Tidak Cukup
Melalui akun resmi media sosial Twitter Kedubes Jerman, menuliskan bahwa HAM bersifat universal dan tidak dapat ditawar. Lebih lanjut, Kedubes Jerman menuliskan bahwa pandemi tidak berarti HAM seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul dapat ditindas.
“Selama krisis #COVID19,semua negara harus mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan umum, namun ini tidak berarti #HAM seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul dapat ditindas selama pandemi. #HAM bersifat universal dan tak dapat ditawar.Demi inilah Jerman dan mitra-mitranya bergerak #HumanRightsDay,” tulisnya,10 Desemebr 2020, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @KedubesJerman Senin.
Selama krisis #COVID19,semua negara harus mngambil tindakan utk melindungi kesehatan umum, namun ini tdk berarti #HAM spt kebebasan berpendapat&berkumpul dpt ditindas selama pandemi. #HAM bersifat universal & tak dpt ditawar.Demi inilah ???????? dan mitra2nya bergerak #HumanRightsDay pic.twitter.com/tC0EjrPlgt— Kedutaan Jerman (@KedubesJerman) December 10, 2020
***
