PR CIREBON- Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja ini sudah masuk pada gelombang ke-11 sejak gelombang pertama dibuka pada April lalu.
Terkait hai itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan, bahwa perlu ada evaluasi dan pemantauan terhadap ketepatan target peserta program Kartu Prakerja yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta orang tersebut.
Seperti kesalahan-kesalahan target penyaluran yang masih terjadi, harus terus dievaluasi dan ditekan serendah-rendahnya.
Baca Juga: Presiden Iran Meminta Joe Biden untuk Mengembalikan AS ke Kesepakatan Nuklir 2015
Untuk itu, fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial agar datanya sesuai dan hasil yang diharapkan tercapai.
"Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam," kata Kurniasih, Senin, 9 November 2020, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Politikus Fraksi PKS itu mengungkapkan, pihaknya selaku mitra sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program ini. Dia mengklaim menerima beberapa keluhan dari peserta mengenai pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Masuk Jurang Resesi, Keampuhan UU Omnibus Law Cipta Kerja Diuji
"Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah terkesan kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di internet. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi nanti akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program ini," jelasnya.
Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati, antara lain, manajemen, bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi (TI). Bidang-bidang itu merupakan kemampuan yang banyak dibutuhkan perusahaan.
Kurniasih mengingatkan persoalan ketenagakerjaan Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini, perusahaan-perusahaan belum banyak membuka lowongan.
Baca Juga: Direktur Eksekutif IPO: Jangan Ada yang Menarasikan Pemerintah Kontra Terhadap Habib Rizieq
Bahkan, cenderung melakukan pengurangan pegawai akibat terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, Dia mengusulkan agar Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja yang terampil untuk dikirim ke luar negeri.
"Hasil pembicaraan kami dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) menggambarkan bahwa selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan,” paparnya.
Bahkan, lanjutnya, peminatnya cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa timur.
Baca Juga: Mulai 2021, Imam Masjid di Bekasi Bisa Dapat Gaji Rp2,5 Juta per Bulan dengan Syarat Tertentu
Kurniasih meminta pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di luar negeri serta mengedukasi masyarakat mengenai peluang dan informasi yang memadai terkait lowongan kerja di luar negeri.
"Di sini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.***