Demi Berikan Layanan Terbaik, Tata Kelola Program Kartu Prakerja Terus Ditingkatkan

- 8 November 2020, 17:09 WIB
Tata kelola dan akuntabilitas program Kartu Prakerja terus ditingkatkan, Instagram/@perekonomianri
Tata kelola dan akuntabilitas program Kartu Prakerja terus ditingkatkan, Instagram/@perekonomianri /



PR CIREBON - Pemerintah terus melakukan peningkatan tata kelola dan akuntabilitas dari program Kartu Prakerja, agar dapat memberikan layanan terbaik bagi peserta Kartu Prakerja dan masyarakat.

Kartu Prakerja tersebut pada hakikatnya disiapkan guna mengurangi celah antara kompetensi yang diperlukan oleh sumber daya manusia (SDM), dan kebutuhan dari dunia kerja.

Karena itu, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), 6 November 2020.

Baca Juga: Masyarakat India Mendukung serta Mendoakan Kemenangan Kamala Harris di Pilpres AS

Sebelumnya, Nota Kesepahaman juga telah ditandatangani oleh Universitas Indonesia (UI), Universitas Katolik Atmajaya, dan Indonesia Mengajar, untuk melakukan asesmen terhadap pelatihan yang diusulkan oleh Lembaga Pelatihan.

Asesmen tersebut merupakan bagian dari syarat diterimanya suatu pelatihan ke dalam ekosistem Prakerja.

Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Instagram Kementerian Perekonomian RI, untuk meningkatkan tata kelola terkait keberlanjutan program, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Baca Juga: Harapkan Donald Trump yang Terpilih, Benjamin Netanyahu Tetap Bungkam Setelah Pengumuman

Kerja sama tersebut adalah salah satu upaya dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, untuk meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum.

Hal ini penting dilakukan guna mengoptimalkan penanganan hukum dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk menangani kerugian yang mungkin akan muncul.

Sebagai contoh jika ada penerima manfaat Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan maupun hubungan keperdataan dengan para mitra, serta pihak terkait lainnya.

Baca Juga: Biden Berjanji Akan Menjadi Presiden Untuk Semua Orang Amerika

Manajemen Pelaksana juga telah memperkuat komitmen dalam mengakselerasikan pencapaian target inklusi keuangan di Indonesia, setelah menjadikan DANA sebagai salah satu mitra.

Langkah ini menambah daftar mitra pembayaran Kartu Prakerja, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan beberapa e-wallet lainnya.***

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kemenko Perekonomian RI (@perekonomianri) pada

 

Editor: Egi Septiadi

Sumber: Instagram


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x