PR CIREBON - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan lagi lagi mendapat kritik atas kebijakannya yang dinilai tidak pro rakyat lantaran menggunakan anggaran PEN untuk melanjutkan proyek. Kritik tersebut salah satunya datang dari fraksi PDIP.
Refly Harun selaku pakar Hukum Tata Negara melalui kanal Youtube @Refly Harun yang rilis pada Selasa, 27 Oktober 2020, memberikan pandangannya terkait hal ini.
Sebelum memberikan komentar lebih dalam, Refly mengatakan bahwa seharusnya masyarakat lebih fair dalam mengkritik. Jika pemerintahan daerah bisa dikritik bahkan ada narasi untuk diganti, maka pemerintahan pusat pun seharusnya juga bisa untuk dilakukan demikian.
Baca Juga: 5 Pelaku Anarkis Demo UU Cipta Kerja di Jember Diamankan, AJM Bantah Itu Anggotanya
"Saya sepenuhnya setuju dengan kritik yang disampaikan Gilbert dari PDIP tentang dana yang seharusnya dipakai untuk pemulihan ekonomi nasional malah dipakai untuk melanjutkan proyek"ucap Refly.
Mengutip yang disampaikan Rizal Ramli dalam berbagai kesempatan mengenai tiga prioritas anggaran, Refly setuju bahwa anggaran seharusnya digunakan untuk itu.
Prioritas yang dimaksud adalah pertama, untuk menangani kasus covid-19, kedua untuk cash transfer untuk memberi makan masyarakat selama empat bulan kedepan, dan terakhir revitalisasi pangan.
Baca Juga: Jelang Pesta Demokrasi 2020, PKS Melihat Ada Bahaya Politik Dinasti
Tiga prioritas ini jika dijalankan tentu saja akan membuat para pengusaha merugi, karena anggaran lebih diutamakan untuk masyarakat banyak.
Namun, untuk menjalankan hal tersebut, menurut Refly yang perlu disoroti adalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, kritik terhadap Anies seharusnya balik lagi ke Pemerintah Pusat.
"Siapa yang seharusnya memberikan cash transfer tersebut, apakah pemerintah pusat? Atau pemerintah daerah? Sehingga terjadi tumpang tindih anggaran yang akhirnya menjadi tidak tepat sasaran"kata Refly.
Baca Juga: KPK Periksa Anggota DPR, Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Dalam kondisi seperti ini, menurut Refly, yang terpenting adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berjalan selaras. Dan untuk bisa mewujudkan keselarasan tersebut diperlukan adanya leading sector yang dalam hal ini adalah Presiden Jokowi.
Refly juga menekankan bahwa selain adanya koordinasi dari Presiden, Pemerintah daerah melalui Gubernur juga seharusnya tidak boleh membuat inisiatif-inisiatif tindakan sendiri atas nama otonomi daerah.
"Hanya persoalannya, apakah pemerintah pusat pernah tegas untuk menyatakan bahwa anggaran hanya untuk prioritas ini saja"kata Refly.
Baca Juga: Puan Maharani Sebut Pancasila Bintang Penuntun Bangsa di Tengah Pengaruh Budaya Asing
Menurut Refly, dari Pusat sendiri tidak ada ketegasan untuk menyatakan penggunaan anggaran. Pemerintah pusat sendiri masih menggunakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga dana yang terbatas ini akhirnya menjadi rebutan para pemegang kekuasaan untuk juga menjalankan proyek infrastruktur. Akibatnya, rakyat lagi lah yang dikesampingkan.
***