PR CIREBON - Beberapa pihak mengatakan bahwa aksi demo yang dilakukan oleh serikat buruh dan masyarakat perihal penolakan pengesahan RUU Ciptaker yang terjadi di berbagai daerah tersebut disebabkan karena adanya informasi yang salah atau hoaks terkait UU tersebut.
Menanggapi hal itu, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, pun menyoroti terkait sejumlah perubahan draf final UU Cipta Kerja.
Pria yang akrab disapa AHY itu mengatakan, dalam draf final pada sebuah UU semestinya adalah yang ditandatangani saat pengambilan keputusan tingkat I di Badan Legislasi (Baleg).
Draf UU yang sudah selesai di Baleg, kemudian dibagikan kepada anggota DPR saat pengambilan keputusan tingkat II (Paripurna). Akan tetapi proses itu tidak dilakukan, dan informasi ini pun dibenarkan oleh anggota fraksi dari parpol lain.
Baca Juga: AHY: Draf Final UU Omnibus Law Cipta Kerja Tak Jelas, Ini Bisa Picu Chaos Informasi
Sebagaimana diberitakan oleh Warta Ekonomi dengan judul ‘ AHY Sebut Ketakjelasan Draf Final UU Cipta Kerja sebagai Biang Hoaks’, AHY mengatakan bahwa tidak adanya kejelasan draf final RUU Ciptaker membuat kekacauan informasi di masyarakat.
“Antarpemerintah/aparat dan masyarakat saling tuding menyebarkan hoax, padahal rujukan kebenaran informasi itu pun belum ada. Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoax atau bukan?" kata AHY dalam akun Twitternya @AgusYudhoyono, Selasa 13 Oktober 2020.
AHY khawatir masyarakat Indonesia akan tenggelam dalam perang hoaks yang saat ini dirasakan oleh dirinya, seperti saat munculnya akun bodong yang menyerang pribadinya dan Partai Demokrat yang menolak UU Cipta Kerja.
"Disebar hoaks bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker. Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker,” tuturnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Depok Diusulkan Jadi Kota Pertama Vaksin Covid-19, Ini Kelompok Masyarakat yang Jadi Prioritas Utama
AHY pun menegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik.
Lanjutnya, Indonesia adalah negara demokrasi sehingga harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat.
Penolakan Demokrat terhadap UU Ciptaker dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah, sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP.
Ia juga meminta masyarakat untuk tertib dalam menyampaikan aspirasi dan tidak mudah terprovokasi yang berujung tindakan anarkis.
Baca Juga: UU Omnibus Law Makin Banyak Ditolak, dari Buruh hingga MUI Ikutan karena Sertifikat Halal Diragukan
"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib. Jangan terprovokasi dan jangan bertindak anarkis. Patuhi juga protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Utamakan keselamatan diri masing-masing dari bahaya pandemi Covid-19," ujarnya.
AHY juga mendorong agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak membungkam masyarakat yang banyak melakukan kritik, dengan melakukan dialog dan buka saluran komunikasi yang lebih baik.
" Bukan hanya kepada pihak yang dukung UU Ciptaker, tapi juga kepada pihak yang tolak UU Ciptaker. Saya yakin, semangat kita sama; inginkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan," pungkasnya.***