Network
PR CIREBON - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti terkait sejumlah perubahan draf final UU Cipta Kerja yang belum pasti. Ia menilai bahwa ketidakjelasan draf tersebut yang menjadi pemicu chaos informasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Tidak adanya kejelasan draf final RUU Ciptaker membuat ‘chaos informasi’ di masyarakat. Antar pemerintah/aparat dan masyarakat saling tuding menyebarkan hoax, padahal rujukan ‘kebenaran informasi’ itu pun belum ada. Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoax atau bukan?" kata AHY di akun Twitternya @AgusYudhoyono, Selasa 13 Oktober 2020.
AHY khawatir masyarakat Indonesia akan tenggelam dalam perang informasi, yang diperparah pula oleh oknum pembuat berita hoaks. Ia juga mengatakan bahwa banyak akun buatan yang sengaja menyerang dirinya dan Partai Demokrat hanya karena perbedaan pendapat.
Baca Juga: Depok Diusulkan Jadi Kota Pertama Vaksin Covid-19, Ini Kelompok Masyarakat yang Jadi Prioritas Utama
"Disebar hoaks, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker. Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," kata AHY.
AHY berkata bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus saling menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Ia tegas mengatakan bahwa Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja.
"Sikap @PDemokrat yang mendukung UU No. 2/2020 tentang penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, adalah contoh sikap kami yang tidak asal berbeda dengan pemerintah. Ada kalanya kami menolak; ada kalanya kami mendukung. Semangat kami berlandaskan pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara," ujarnya.
Baca Juga: UU Omnibus Law Makin Banyak Ditolak, dari Buruh hingga MUI Ikutan karena Sertifikat Halal Diragukan
AHY meminta agar pemerintah melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya apa yang pemerintah ingin sampaikan, tapi juga harus berorientasi kepada informasi apa yang ingin didengar dan dibutuhkan masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah.
"Kami juga dorong pemerintah untuk dengarkan aspirasi masyarakat lewat upaya dialog dan buka saluran komunikasi yang lebih baik. Bukan hanya kepada pihak yang dukung UU Ciptaker. Saya yakin, semangat kita sama; inginkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan," ujarnya.
