PR CIREBON — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 kembali diperpanjang mulai tanggal 3 – 9 Agustus 2021, menuai beragam tanggapan dari anggota DPR RI.
Ada yang menyebut jika PPKM Level 4 diperpanjang, namun kebijakan dalam implementasinya harus disempurnakan, hal ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay.
Menurutnya, meski Presiden Jokowi telah mengevaluasi terlebih dahulu sebelum PPKM Level 4 diperpanjang, terdapat penurunan kasus positif Covid-19, namun harus dengan berbagai catatan kritis, yaitu penyempurnaan kebijakan.
Baca Juga: Inul Daratista Akui Tetap Bersyukur di Tengah Pandemi Covid-19: Meski...
Lalu disebutkannya adalah fakta, kebijakan PPKM diperpanjang telah menimbulkan dampak tidak baik di sektor perekonomian masyarakat.
Saleh Daulay pun menyebutkan pula sejumlah kasus yang menimpa rakyat kecil terdampak PPKM.
"Nah, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran.
Baca Juga: Atta Halilintar Tanyakan Kecocokkannya Jika Menjadi Anggota DPR, Krisdayanti: Cocok Banget
"Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan,” tegas Ketua MKD DPR RI ini.
Saleh Daulay menukaskan, pemerintah agar memperbaiki pelayanan kesehatan yang ada. Ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya harus benar-benar disiapkan.
Sebab, kata Saleh Daulay, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. Lantas, ia tak mau lagi terjadi kelangkaan obat-obatan dan kesulitan oksigen.
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti pun menuturkan hasil pengamatan langsung di lingkungan masyarakat, bansos masih jadi PR besar yang menyertai kebijakan PPKM.
Ia menyesalkan, ternyata ada orang masuk kategori mampu, tapi menerima bansos.
Ada pula keluarga yang sudah pindah tempat tinggal selama empat tahun, tetapi terdata bansos di domisili lamanya. Bahkan, ada juga yang ‘dobel’ di tempat tinggal barunya tetap dapat bansos.
Baca Juga: Alice Norin Ungkap Cara Bagi Waktu Pekerjaan dan Menjadi Seorang Ibu di Masa PPKM : Yuk, Bisa Yuk!
Dampak PPKM menurut Endang Maria Astuti telah menutup akses perekonomian masyarakat.
Seperti pelaku UMKM yang kesulitan menjual barang dagangannya, seperti toko dan penjual sayur kebutuhan harian yang harus ditutup.
Para pembelinya mengeluh tak punya uang untuk belanja. Para pemilik kebun sayur juga tak dapat menjual hasil paninnya, karena semua akses jalan ditutup.
Baca Juga: Tottenham Hotspur Marah Besar dan Akan Denda Harry Kane, Kenapa?
“Harga barang menjadi mahal. Lalu, pengaruhnya bagi yang sedang isoman mengeluh, karena masyarakat di lingkungannya tidak bisa bantu memberi makan.
"Begitulah kenyataan yang dilihat saat mengunjungi masyarakat di masa reses," tandas Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.
Ditambahkan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan, fakta di lapangan kerap tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Ia pun menyentil masalah bansos.
Kendati program bansos sudah berjalan, tapi sistemnya berupa data penerima bansos tidak pernah akurat dari dulu sebelum pandemi Covid-19 hingga sekarang.
"Terbukti selama ini kita lihat permasalahan bantuan PKH maupun Bansos tidak pernah beres.
"Seharusnya semua bersinergi. Apalagi, ada aparatur desa sebagai ujung tombak yang selama ini kuràng diperankan," ucap politisi PKB ini.
Baca Juga: Atalia Praratya Bersama Jabar Bergerak Bagikan Bantuan 2 Mobil Ambulans dan 14.000 Paket Sembako
Dengan nada heran, Nasim menyebut aparatur desa padahal sangat paham dengan kondisi warganya bila diberdayakan untuk mendata para penerima bansos.
Namun, yang jadi masalah, selalu saja ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Akan tetapi, ada pandangan berbeda disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, yang menilai keputusan PPKM diperpanjang sangatlah bijak, guna terus menurunkan kasus positif Covid-19 di Tanah Air.
Baca Juga: Drama Korea 'Chaebol Family's Youngest Son' Akan Dibintangi Shin Hyun Been dan Song Joong Ki
Rahmad Handoyo berujar, apa yang diputuskan oleh Presiden Jokowi sangat bijaksana akan langkah PPKM diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus 2021.
Hal ini atas dasar pertimbangan masih tingginya angka kematian akibat Covid-19.
Presiden Jokowi dalam kebijakan PPKM diperpanjang itu, diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam penyeimbangan penyelamatan jiwa dan penyelamatan ekonomi. Yang mana, tentu hal tersebut jadi prioritas dan urgen untuk saat ini.
Baca Juga: PSSI Siap Gelar Kompetisi Liga 1 Setelah Peringatan HUT RI ke-76
Rahmad pun mengatakan ihwal kesependapatannya dengan pemerintah, bahwa penyesuaian kondisi PPKM tidak diberlakukan secara nasional, melainkan diserahkan sepenuhnya ke daerah masing-masing.
Sehingga, daerah bisa mengukur dan menyesuaikan dengan keadaannya sendiri.
"Semua harus taat dengan yang diatur pemerintah pusat. Kita sambut kebijakan ini dan kendalikan lagi Covid-19 dengan protokol kesehatan dan vaksinasi harus kembali dimasifkan," tukasnya.***