PR CIREBON - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyuarakan pendapatnya terkait pengumuman perombakan (reshuffle) terhadap enam menteri kabinet Indonesia Maju yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Selasa, 22 Desember 2020 sore.
Mardani dalam akun media sosial Twitter-nya mengatakan bahwa kegagalan penanganan pandemi dan tertangkapnya dua menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi sebelumnya, menjadi petunjuk perlu adanya perombakan menteri secara besar-besaran.
“Bismillah. Kegagalan penanganan pandemi dan terciduknya 2 menteri di Kabinet Pak @jokowi semestinya menjadi petunjuk bagi pemimpin bahwa perlu adanya perombakan menteri secara besar2an,” cuitnya, Selasa 22 Desember 2020, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakkyat.com dari Twitter @MardaniAliSera.
Baca Juga: Kemenparekraf Kena Reshuffle Presiden Jokowi, Wishnutama: Saya Yakin, Ditangan Sandi Jauh Lebih Baik
Dia mengatakan bahwa masukan dari rakyat harus menjadi yang utama bagi Presiden Jokowi, dengan mengesampingkan kepentingan politik.
Lebih lanjut, tambahnya, rakyat ingin menteri yang terpilih adalah mereka yang tahu cara bekerja dan anti korupsi.
“Pak @Jokowi, masukan yang terpenting untuk reshuffle kabinet utamanya dari rakyat. Kesampingkan kepentingan politik apalagi kepentingan lingkar kekuasaan. Rakyat ingin menteri yang terpilih adalah mereka yg tahu cara bekerja dan anti korup. Coret menteri yg berpotensi koruptif dari skrg,” ucapnya.
Baca Juga: Satu Keluarga Ditemukan Tewas, Usai Sang Ayah Curhat di Facebook tentang Pengkhianatan
Bercermin dari kasus korupsi dana bansos Covid-19 di tengah perjuangan Indonesia melawan virus Corona, masyarakat butuh figur yang bersih, berintegritas, dan kompeten.
“Caranya, libatkan PPATK dan KPK dalam melakukan seleksi. Ada satu hal yang patut disayangkan, di awal periode pemerintahannya yang kedua, pak @Jokowi justru tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses rekrutmen calon menteri. Tidak seperti yang beliau lakukan ketika di awal periode pertama,” ujarnya.
“Padahal keterlibatan KPK dan PPATK dinilai cukup penting untuk melihat rekam jejak. Sebab bersih dari korupsi adalah jaminan bagi masyarakat melihat kinerja para pembantu presiden,” lanjutnya.
Baca Juga: Komentari Wacana Presiden 3 Periode, Refly Harun: Padahal Banyak Bibit yang Bisa Jadi Pemimpin
Mardani menambahkan bahwa publik berharap agar Presiden Jokowi berani mengambil sikap sendiri, serta netral dari berbagai kepentingan.
“Publik berharap pak @Jokowi berani mengambil sikap sendiri, bebas dan netral dari kepentingan apapun dengan mengedepankan kompetensi,” katanya.
“Bila memang Pak @Jokowi ingin bekerja tanpa beban serta ingin meninggalkan warisan yang paripurna bagi rakyat Indonesia, maka langkah awalnya dimulai dengan memilih pembantu yang kompeten, bersih, dan berintegritas,” sambungnya.
Baca Juga: Kapolri Sebut Telah Tangkap 228 Orang Tersangka Teroris Sepanjang 2020, Termasuk Dua Gembong Besar
Dia berharap agar langkah yang diambil Presiden Jokowi kali ini merupakan langkah yang tepat.
“Semoga langkah yang diambil kali ini tepat, karena semua kalangan menunggu inovasi dan terobosan kabinet untuk menyelesaikan berbagai problema yang hadir di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya.
***