Network
"Ada yang sudah pindah domisili, tapi masih masuk juga di DPS. Itu jumlahnya 155 orang. Ada pula yang terjadi kesalahan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak 4 orang," ucapnya.
Disebutkan dia, tidak menutup kemungkinan di lapangan masih ditemukan sejumlah permasalahan lainnya, terkait tahapan pemilu 2024.
Baca Juga: Inilah Jawaban Ketua Bawaslu Majalengka, Terkait Isu Beri Dukungan Pada Calon Anggota DPD
Dia menekankan bahwa masalah ini harus segera ditindaklanjuti oleh KPU Majalengka, mengingat pentingnya data dalam pelaksanaan Pemilu agar tidak menuai persamalahan di kemudian hari.
"Masih dimungkinkan persoalan data pemilih ini masih banyak masalah. Kami akan terus ingatkan, kroscek, termasuk pendekatan kelembagaan kami sampaikan saran perbaikan ke KPU," ujarnya.
Disebutkan dia, pihaknya juga mengajak masyarakat Majalengka untuk turut serta aktif dalam mengawasi dan melaporkan permasalahan terkait dengan DPS dan data pemilih.
Baca Juga: KPU Indramayu: Meskipun di Dalam Lapas Warga Binaan Punya Hak Pilih di Pemilu 2024
Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan semua permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.
Terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, Agus Syuhada, menyampaikan bahwa KPU Majalengka terus berupaya memvalidasi DPSHP. Salah satu langkah yang dilakukan KPU, dengan membuka aduan bagi masyarakat luas.
"Kami di KPU membuka ruang selebar-lebarnya. Jadi mulai dari tingkat Kabupaten, kami juga menginstruksikan kepada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk membuka ruang pengaduan terkait dengan daftar pemilih ini. KPU Majalengka juga mewajibkan semua PPK dan PPS untuk membuka posko pengaduan guna mengumpulkan informasi terbaru.
