SABACIREBON- Masnuah (60 tahun) pedagang sayur keliling yang tinggal Blok Sabtu, Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Majalengka, Jawa Barat merupakan Calon Jemaah Haji (CJH) kloter pertama yang akan berangkat 23 Mei 2023, mengaku kecewa dengan adanya penambahan biaya oleh KBIH sebesar Rp 9,4 juta meskipun belum disahkan oleh pemerintah.
Menurut dia, meskipun dulu pernah sempat gagal dua kali berangkat naik haji di tahun 2020 yang lalu, karena dilanda Pademi Covid-19 dan pembatasan usia.
“Allhamdulilah setelah Anggota Dewan komisi VIII memperjuangkan, saya berangkat naik haji tahun 2023 ini dan tidak harus bayar dana tambahan,” kata Masnuah ditemui awak media di rumahnya, Selasa 21 Februari 2023.
Baca Juga: Calon Jemaah Haji Jabar Berangkat dari Bandara Kertajati Majalengka
“Namun saya dapat informasi terbaru bisa berangkat naik haji tahun ini, saya harus nambah biaya KBIH sebesar Rp 9,4 juta,” menambahkan.
Ia menjelaskan, padahal uang pelunasan untuk naik haji tidak diambil dan kenapa harus bayar lagi.
Ia menjelaskan sedangkan pemberangkatan tahun ini jamaah haji sebentar lagi gelombang pertama tanggal 23 Mei 2023 akan diberangkatkan.
Baca Juga: Alhamdulillah Ongkos Haji Turun, Menjadi Segini Biayanya...
“Kami yang ekonominya seadanya ditambah suami kena glukoma, saya merasa keberatan pengennya tetap. Ketika pelunasan 2020 tidak bayar lagi,” tegasnya.
Sementara ditempat terpisah Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Al Mizan KH Maman Imanulhaq mengatakan, seharusnya ibu Masnuah ini termasuk biaya lunas tunda tahun 2020 yang tidak usah bayar lagi.
“Saya ingin mengimbau pertama kepada kasie haji di kabupaten masing-masing terutama Majalengka, agar mencek ulang jamaah-jamaah mana yang lunas tunda 2020, mana 2022 dan mana yang memang waiting list 2023,” tuturnya.
Baca Juga: Kenaikan Biaya Haji 2023 hingga Rp 30 juta, Berikut Rinciannya
Jangan sampai ada orang yang sudah nunggu akhirnya masih terbebani. Perjuangan DPR RI untuk meringankan beban dari jamaah haji terkendala oleh birokrasi yang malas tidak mau menginput.
“Sebagai anggota komisi VIII di DPR RI saya ingin mengabarkan kepada seluruh jemaah di seluruh Indonesia,”
“Allhamdulilah BPIH dan BIPI sudah disepakati dan tinggal nunggu dari keputusan presiden,” ujarnya.
Baca Juga: Biaya Haji Naik, Kiai Maman Imanulhaq Minta Pelayanan Haji Meningkat
Diungkapkan dia, karena penetapan presiden menjadi penting untuk segera informasikan kepada seluruh jemaah yang akan berangkat tahun ini.
“Nah, ketika usulan dari pemerintah Rp 69 juta tentu DPR sangat keberatan, saya sangat vokal dari fraksi PKB bahkan menolak usulan itu dan melakukan penyisiran,” tuturnya.
Lalu ia mengatakan penyisiran itu akhirnya bisa menghasilkan angka penurunan yang sangat signifikan.
“Kita DPR berhasil menurunkan 1,6 triliun sehingga munculah apa yang saya sebut sebagai angka moderat. Angka moderat itu BPIH kita putuskan di angka Rp 90 jutaan,” pungkasnya.***