Network
PR CIREBON – Sikap Pertamina dianggap terlalu kaku dalam memahami Peraturan Menteri (Permen) No. 42/2018. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, yang menduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan celah hukum ini untuk mendapatkan keuntungan.
Permen tersebut mengatur kewajiban Pertamina untuk membeli BBM mentah dalam negeri. Pada Pasal 2 ayat 1 dan 2, Permen menyebut bahwa PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri.
Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mencari pasokan Minyak Bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor Minyak Bumi.
Baca Juga: Angka Kematian Covid-19 di Jakarta Melonjak, Anies Baswedan: Hati-hati dengan Angka Kematian Tinggi
Dilansir Pikiranrakyat-Cirebon.com dari situs RRI, Mulyanto meminta agar BPK dan KPK turun tangan untuk memeriksa Pertamina sehingga dapat diketahui aliran transaksi pembelian BBM tersebut.
"Kita perlu tahu, BBM mentah domestik yang wajib dibeli oleh Pertamina dengan harga tinggi tersebut apakah merupakan BBM yang merupakan bagian pemerintah dari kerjasama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas atau bukan?" ujar Mulyanto pada Rabu, 23 September 2020.
Penyebab harga BBM tetap tinggi meskipun harga minyak dunia anjlok menjadi di bawah USD 20 (Rp298 ribu) per barel diketahui karena Pertamina tidak membeli minyak mentah ke produsen minyak dunia melainkan ke perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas.
Baca Juga: Pemerintah Maksa Pilkada Tetap Dilaksanakan, KAMI: Bentuk Pengkhianatan Terhadap Amanat Rakyat
Keputusan itu, ungkap Pertamina, diambil berdasarkan Permen ESDM No 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.
