Pemerintah Maksa Pilkada Tetap Dilaksanakan, KAMI: Bentuk Pengkhianatan Terhadap Amanat Rakyat

- 23 September 2020, 07:05 WIB
Din Syamsuddin mantan Ketua PP Muhammadiyah
Din Syamsuddin mantan Ketua PP Muhammadiyah /

PR CIREBON - Deklarator sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengatakan, pemerintah dan DPR keras kepala terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Din menyayangkan sikap pemerintah yang tetap memaksa Pilkada dilaksanakan di tengah desakan agar Pilkada ditunda, terutama oleh oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sementara kasus Covid-19 terus melonjak dengan serius.

"Namun sayang suara moral dan kemanusiaan tersebut diabaikan dan tidak didengar oleh pemerintah dan DPR," ujarnya dalam rilisnya, Selasa, 22 September 2020, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi dalam artikel berjudul Maksa Pilkada Tetap Dilaksanakan, KAMI Ingatkan Pemerintah Jangan Keras Kepala!

Baca Juga: Presiden Jokowi dan BTS akan Hadir di Sidang Majelis Umum ke-75 PBB, ARMY: Namjoon Sepeda Gratis

Lebih lanjut, Din menegaskan sikap 'keras kepala' pemerintah dan DPR menunjukkan pengabaian dan ingkar terhadap aspirasi rakyat.

"Pada saat yang sama sikap demikian dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

"Siapkah pemerintah menanggung akibat dan risikonya? Waktu masih ada untuk berpikir jernih dengan akal sehat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat, daripada ingin mengedepankan kekuasaan, atau mengutamakan kepentingan politik kelompok/partai politik," pungkasnya.***

 

Editor: Nur Annisa

Sumber: Warta Ekonomi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x