Network
PR CIREBON - Pakar ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, memperkirakan perekonomian provinsi akan tumbuh di kisaran 2 hingga 2,5 persen pada 2021.
Menurut Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PKP2KD) Samarinda, Dr. Aji Sofyan Effendi, Minggu, ada beberapa indikator yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun depan berada pada kisaran tersebut.
"Indikator pertama adalah hingga pertengahan Desember ini pandemi Covid-19 belum melandai, justru mengalami kenaikan sehingga tahun depan belum ada jaminan pandemi hilang," ujarnya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Tiga Tersangka Kasus Kerumunan Petamburan Sudah Serahkan Diri, Polisi Masih Buru Dua Orang Lainnya
Kedua, hingga saat ini struktur perekonomian Kaltim masih bertumpu pada migas dan batubara, meski penjualan batubara mengalami penurunan yang cukup signifikan di pasar internasional, serta melemahnya ICP (Indonesia Crude Price) migas.
"Ketiga, prime mover (penggerak utama) yang diharapkan dari kawasan industri, seperti Kawasan Industri Maloy di Kutai Timur dan Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan, belum memberikan efek turunan yang signifikan," tuturnya.
Lalu Indikator keempat adalah sektor perkebunan kelapa sawit pun belum mampu mendongkrak ekonomi Kaltim, meski diakui pembangunan B100 Wilmar di Teluk Bontang merupakan langkah berani untuk memulai hilirisasi kelapa sawit.
Baca Juga: Mayoritas Pemilih AS Tidak Ingin Trump Mencalonkan Presiden pada 2024, Kenapa?
Kelima, produk turunan minyak sawit mentah (CPO) di Jepang telah diubah menjadi pembangkit energi yang jauh lebih murah dibandingkan LNG, karena selain rendah emisi, dari segi penggunaannya juga berisiko rendah sehingga permintaan untuk migas dari Kalimantan Timur akan berkurang.
Keenam, ada potensi Eropa membuka keran impor CPO, sehingga CPO dari Kaltim akan kebanjiran order tidak hanya dari China, tapi sayangnya lobi pemerintah masih kurang ketatnya regulasi Eropa akibat isu lingkungan.
"Ketujuh, pada Maret 2021, PT Badak LNG tidak lagi memiliki kontrak penjualan. Ini berarti LNG Badak mengalami fase ‘lock out’ yang berpengaruh terhadap dana perimbangan dari APBN, padahal tahun 2021 APBD Kaltim dipatok Rp9 triliun," jelasnya.
Baca Juga: Dua Tersangka Kasus Kerumunan Petamburan Belum Datangi PMJ, Pihak Polisi Berikan Ultimatum Lanjutan
Dia juga menyatakan, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada awal 2021 akan bergantung pada triwulan IV 2020. Jika triwulan IV pertumbuhannya masih negatif, seperti triwulan sebelumnya yang minus 4,61 persen, maka ada kecenderungan pada triwulan I tahun ini. 2021 menjadi negatif juga, meskipun negatifnya lebih kecil.***
