PR CIREBON - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati nampak tak tetap pendiriannya, sebelumnya sempat menuduh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlalu manja dengan banyak minta fasilitas, tetapi yang terbaru menyebutkan Sri Mulyani mengizinkan pembagian jatah pulsa Rp200 ribu tiap bulannya.
Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan seluruh PNS di semua kementerian/lembaga (K/L) akan mendapatkan jatah pulsa Rp200 ribu per bulan.
Ini pun ternyata ralatan dari keputusan sebelumnya yang hanya membolehkan PNS Kemenkeu saja yang mendapat jatah pulsa Rp200.000 pada awal 2021 mendatang.
Baca Juga: Sri Mulyani Pusing dengan Menteri Baru Tak Paham Anggaran, Rizal Ramli: Dia Sok Jago, Paling Pintar
Adapun jatah pulsa Rp200 ribu itu diberikan setelah PNS Kemenkeu menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) hingga flexible working space (FWS) sebagai kebiasaan baru di lingkungan Kemenkeu akibat pandemi Covid-19.
"Standar biaya tersebut (uang pulsa) berlaku untuk semua K/L, yang menetapkannya Menkeu," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi pada Minggu, 23 Agustus 2020.
Sedangkan penetapan anggaran jatah pulsa Rp200 ribu per bulan untuk PNS, nantinya akan masuk ke dalam anggaran masing-masing K/L.
"Dengan menggunakan anggaran di masing-masing K/L," kata Askolani.
Baca Juga: Burhanuddin Bantah Kejagung Punya Data Cadangan, Sebut Tersimpan Satu File di Gedung Terbakar
Sebagai informasi, keputusan Kemenkeu mengenai pemberian pulsa untuk para PNS di lingkungan Kemenkeu ini terbit, seiring beberapa pegawai Kemenkeu meminta pemberian pulsa.
Tepatnya, saat itu banyak pegawai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kerjanya.
Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani mengkaji alokasi anggaran pulsa sebesar Rp200.000 untuk seluruh pegawainya, apalagi memang banyak anggaran yang tidak terpakai karena Covid-19 bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan aspirasi tersebut.
Baca Juga: IPW Sebut Reshuffle Terjadi Usai Ganti Panglima TNI, Istana: Awasi Kepolisian Aja, Jangan Kabinet
"Cuma tadi yang biaya pulsa tolong dipikirkan. Saya sudah mengatakan toh kita kan, anggaran kita banyak yang enggak kepakai untuk tadi untuk snack meeting, untuk traveling, kalau Yusman harusnya DJPPR kan belanja kita untuk marketing lah, untuk apalah itu kan enggak ada sekarang, ya udah dipakai untuk bayar pulsa kamu saja, pasti bisa kalau cuma Rp300 ribu, itu menurut saya policy dari pimpinan saja," demikian penjelasan Menkeu Sri Mulyani terkait keputusannya itu.***