PR CIREBON — Salah satu faktor penghambat pelaku UMKM berkembang disinyalir akibat jangkauan perbankan kurang, sehingga pengusaha mikro dan kecil sulit mendapatkan akses pembiayaan untuk modal.
Berdasarkan data hasil survei Bank Indonesia mengenai penyaluran pembiayaan bagi UMKM yang dilakukan perbankan, ternyata masih minim.
perbankan, pelaku UMKM, akses, modal, keuangan, pembiayaan, DPR, Bank Indonesia, Anis Byarwati
Hal itu dikaji oleh Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, setelah mencermati, ternyata 77 persen pembiayaan UMKM berasal dari kantong pribadi atau keuangan sendiri. Sedangkan dari pihak lain termasuk perbankan, 23 persennya.
Baca Juga: Berhasil Undang Prabowo ke Podcast, Netizen Tantang Deddy Corbuzier Undang Presiden hingga Wapres
Terutama yang disorotnya adalah pelaku UMKM dan perbankan yang ada di Kalimantan Timur, sebagaimana tampak dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di sana.
“Jadi kalau kita lihat di sini lebih dari 50 persen itu masih dibiayai oleh sendiri sedangkan sisanya itu baru oleh pihak lain, antara lain adalah dari pihak perbankan,” ungkap Anis Byarwati dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman Parlementaria, Minggu 13 Juni 2021.
Politisi perempuan dari fraksi PKS ini, menyebut data yang disampaikannya menggambarkan kondisi mayoritas pelaku UMKM yang masih unbankable, atau tidak memenuhi persyaratan sebagai nasabah bank.
Dan itu menurutnya berdampak hingga menghambat pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal atau pembiayaan perbankan. Maka, sangat perlu dicarikan solusi terbaik.
Tak hanya soal modal, Anis Byarwati pun memberikan perhatian terhadap tingkat pendidikan pendidikan para pelaku UMKM, yang rata-rata adalah lulusan SD sampai tingkatan SMA.
Anis Byarwati yang di kursi legislatif menjabat Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, menyebut, dengan SDM pelaku UMKM yang dilihat dari tingkat pendidikan tersebut, membuatnya kesulitan mengimplementasikan program-program UMKM dari pemerintah.
Baca Juga: Tangan Sering Tiba-tiba Nyeri atau Kesemutan? Kenali Penyebabnya
“Namun, persoalan SDM ini bukan hanya di Kaltim tapi juga di seluruh Indonesia, di mana pelaku UMKM rata-rata berpendidikan setingkat SD sampai SMA.
Kepada seluruh stakeholder UMKM seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kementrian Keuangan mari kita memikirkan bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan,” tukasnya.
Satu hal lagi yang disorot Anis Byarwati, adalah program Momspreneur. Merupakan program pemberdayaan wanita produktif untuk mewujudkan UMKM sukses.
Baca Juga: Kenali Penyebab Tekanan Darah Rendah dan Cara Mengatasinya!
Momspreneur yang berupa program WUBI (Wirausaha Unggulan Bank Indonesia) yang menyasar pada ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan korban rentenir di Kaltim.
Dengan melihat lebih jauh soal kondisi perempuan di Kaltim dan alasan Pemprov Kaltim memilih sasaran pada ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan korban rentenir, serta perkembangan dari Momspreneur ketika mereka melakukan usaha melalui UMKM.
Kemudian, terkait dengan PLB (Pusat Logistik Berikat). Berdasarkan penjelasan perwakilan Bea Cukai Kalimantan Timur, Program PLB ini sangat didukung oleh Bank Indonesia. Apalagi PLB dapat meningkatkan daya saing terutama ekspor produk produk unggulan plastik.
Baca Juga: Beri Kado Alphard untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora, Basuki Surodjo Ungkap Alasannya
“Namun keberadaan PLB di Kaltim masih perlu disinergikan dengan semua program pengembangan ekspor, sejauh ini belum ada UMKM binaan BI yang memanfaatkan fasilitas PLB artinya PLB ini belum dirasakan manfaatnya atau belum bersinergi dengan UMKM dalam hal ini UMKM binaan BI,” katanya.
Lalu Anis mendorong agar forum yang dihadiri pihak Bank Indonesia, Bea Cukai dan Pemprov Kaltim ini dapat menjadi sarana untuk membicarakan kemudahan dan insentif yang dapat diberikan diberikan dari program ini.
“Alangkah baiknya jika ada sinkronisasi antara kementerian keuangan dalam hal ini Bea Cukai dengan UMKM binaan Bank Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Sempat Klaim Dirinya Pengangguran, El Rumi Dapat Tawaran Main Sinetron
Terkait UMKM, Anis Byarwati meminta penjelasan mengenai realisasi target penyaluran dana bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dann kecil melalui BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sejumlah 9111 UMKM.
Ditanyakannya pula soal nasib pelaku UMKM yang sampai kini belum juga mendapatkan BLT UMKM tersebut.
Sebab adanya beberapa permasalahan dengan data seperti data alamat penerima yang belum jelas, penerima BPUM yang berada di tempat terpencil sehingga mengalami kesulitan karena jarak ke Bank cukup jauh.
Baca Juga: Marion Jola Dapat Kejutan di Hari Ulang Tahun ke-21, Intip Potret Perayaannya!
Serta, adanya nomor induk kependudukan ganda, di mana semua masalah ini akan menghambat kemajuan UMKM.
“Saya mengimbau agar kita semua sama-sama punya komitmen bahwa pelaku UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional Indonesia oleh karena itu semua stakeholder harus berkomitmen untuk bisa memajukan UMKM termasuk di Kalimantan Timur,” tegas Anis Byarwati.***