Network
PR CIREBON - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim mengubah aturan proses pembelajaran dengan menggunakan metode daring, hingga masa pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali.
Untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar agar tetap berlangsung, Kemendikbud memberikan bantuan berupa subsidi kuota internet gratis kepada para pelajar maupun tenaga pendidik agar kegiatan pembelajaran secara daring dapat terlaksana.
Sebagaimana diketahui, mulai hari ini Kemendikbud akan memberikan kuota data internet gratis bagi siswa, mahasiswa termasuk para pendidik seperti guru dan dosen, sebagai langkah untuk membantu proses belajar dan mengajar yang selama ini dilakukan secara online.
Baca Juga: Tolak Wapres Sebut Tren K-Pop Dorong Kreativitas, Ahmad Dhani: Musik Indonesia Lebih Bermutu
Kuota data internet gratis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kuota umum dan kuota belajar. Sedangkan untuk pembagian jumlah kuota umum , ternyata lebih sedikit ketimbang jumlah kuota belajar.
Padahal para pelajar maupun pendidik lebih banyak menggunakan kuota umum untuk proses pembelajarannya, sehingga pembagian jumlah kuota tersebut dinilai kurang tepat.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs RRI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritisi bantuan paket data internet yang diberikan oleh untuk sekolah dan perguruan tinggi dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi covid-19.
Baca Juga: KAMI Munafik, Tolak Pilkada 2020 dalam Pandemi saat Sering Deklarasi Munculkan Kerumunan Massa
Retno Listyarti, selaku Komisioner KPAI bidang pendidikan menilai, subsidi kuota internet yang diberikan Kemendikbud akan banyak yang tidak terpakai, lantaran jenis kuota belajar diberikan terlalu besar ketimbang jenis kuota internet umum yang terbilang sedikit.
"Kuota belajar berpotensi mubazir karena minim digunakan, sebab mayoritas guru justru lebih senang menggunakan aplikasi yang jatuhnya justru merupakan kuota umum," ujar Retno kepada RRI, pada Selasa, 22 September 2020.
