Network
PR CIREBON - Pembelajatan Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 telah menimbulkan ragam polemik, salah satunya adalah permasalahan mengenai kuota internet.
Diberitakan sebelumnya, Nadiem Makarim mengadakan pembahasan mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kemungkinan akan dialihkan untuk pembiayaan kuota internet, baik untuk peserta didik atau guru yang terdampak ekonominya karena Covid-19.
Terkait permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan segera dipanggil oleh Komisi X DPR RI.
Baca Juga: Profesor Hanya Panggilan Sayang, Muannas Alaidid: Malu, Gelar Terhormat Tak Berarti di Indonesia
Pemanggilan terhadap Nadiem Makarim, diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi.
Sementara itu pemanggilan Nadiem tersebut akan berlangsung usai masa reses DPR berakhir.
"Yang jelas dana BOS itu sekitar Rp54 triliun tahun ini, dan didalamnya ada komponen honor bagi guru honorer," kata Dede, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: Sebut Presiden Jokowi Pemimpin Terlemah, Hendardi: Terlalu Manjakan TNI dengan Banyak Privilege
Ia juga belum mengetahui teknis pembagian dana kuota dengan pembayaran honorer tersebut.
"Lalu apakah swasta juga dapat bantuan kuota tadi, ini perlu dijelaskan juga," tambahnya, dikutip dari RRI.
Politisi dari Partai Demokrat ini juga menegaskan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawasi dana BOS yang sekitar Rp54 triliun tersebut.
Baca Juga: Spoiler Kedua 'In the SOOP' BTS Ver Dirilis: Jungkook Bermain Gitar hingga Suga Santai Membaca Buku
"Semua mengawasi, termasuk Disdik. Tapi kadang pelaksana memang suka tidak tepat. Karena pembayaran sering telat berbulan-bulan. Akhirnya kepala sekolah lakukan berbagai cara untuk tambal sulam, dan akhirnya jadi temuan pemeriksa. Ini yang sering dimainkan oleh oknum-oknum untuk menekan-nekan kepala sekolah," jelasnya.
Meski begitu, Dede mengaku akan mencari solusi agar polemik tersebut tidak terjadi. Hal itu akan dirumuskan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Nadiem Makarim.
"Kita sedang pikirkan. Skema selain per-siswa, bisa dengan per komponen biaya pendidikan bagi unit pendidikan, atau lainnya. Harus duduk panjang terkait ini," pungkasnya.***
