Network
PR CIREBON - Belum lama ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim minta maaf terhadap tiga organisasi besar yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP), sekaligus meminta agar ketiga organisasi itu dapat kembali untuk memberi bimbingan dalam pelaksanaan POP.
"Dengan penuh rendah hati saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," ungkap Nadiem pada Jum’at, 24 Juli 2020.
Namun rupanya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengomentari cara Nadiem saat meminta maaf secara online dengan pihak terkait adalah tidak tepat.
Baca Juga: Mendikbud Minta Maaf Polemik POP, NU: Mas Menteri Bukan Salah ke Kami, Tapi ke Dunia Pendidikan
Pasalnya, minta maaf yang baik itu seharusnya dengan diskusi langsung untuk mencari jalan tengah terbaik, bukan minta maaf secara online.
"Minta maaf itu ya harus diskusi dan ngobrol santai, duduk bersama mencari win win solution. Bukan minta maaf secara online lagi," kata Ubaid.
Lebih lanjut, Ubaid juga menilai misi Program Organisasi Penggerak (POP) diusung Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kurang tepat.
Baca Juga: Teguh Tolak POP Kemendikbud, Muhammadiyah: Mendikbud Masih Beri Harapan pada Organisasi Tak Kredibel
Bahkan, bila merujuk video klarifikasi Nadiem terkait anggaran POP yang diunggah Selasa malam, 28 Juli 2020, diketahui sejak awal niat Kemendikbud bermitra dengan para penggerak pendidikan hanyalah untuk menemukan inovasi baru skala nasional.
Dalam arti lain, Nadiem juga menyebut misi program itu sebagai cara mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus bangsa ini.
