Network
PR CIREBON - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membeberkan lima strategi jitu mengumpulkan iuran dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) agar lebih mudah.
"Kelima strategi khusus BPJS Kesehatan dalam mengumpulkan iuran, yaitu pertama, melalui fasilitas autodebit yang diwajibkan untuk seluruh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri," ucap Direktu Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News pada 20 November 2020.
Baca Juga: Menyuarakan Teori Konspirasi Covid-19, Film Dokumenter 'Hold-Up' Sengaja Dibuat Prancis
Strategi kedua, Bayu mengatakan yaitu dengan mengirim SMS blast untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran.
Kemudian yang ketiga, melalui tele-collection, yaitu mengingatkan peserta JKN-KIS PBPU atau mandiri melalui telepon.
Berikutnya yang keempat menurut Bayu, dengan cara penagihan iuran oleh kader JKN, yang melibatkan masyarakat, kepada peserta JKN-KIS PBPU atau mandiri.
Baca Juga: Aktivitas Terakhir Gunung Merapi Menunjukkan Magma Semakin Menuju ke Permukaan
Terakhir dengan founding yang menggunakan dana tanggung jawab sosial perusaan (CSR) dari perusahaan besat untuk mendaftarakan masyarakat sekitar ke JKN-KIS dan membiayai iurannya.
"Selama Januari hingga September 2020, pendapatan dari telecollection sebesar Rp295,54 miliar. Sementara, dari 2.426 kader JKN yang bermitra dengan BPJS Kesehatan tercatat berhasil mengumpulkan iuran sebesar Rp106,168 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2020," kata Bayu.
Bayu mengungkapkan bahwa penerima iuran Program JKN-KIS didominasi oleh segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu sebesar 37 persen.
Baca Juga: Erupsi Gunung Merapi Saat Ini Semakin Berbahaya, Doni Monardo Ikut Tinjau Merapi dari Udara
Hal tersebut menunjukkan perhatian pemerintah yang sangat besar kepada masyarakat tidak mampu dengan memastikan mereka dapat mengakses layanan kesehatan.
"Berdasarkan data per Oktober 2020, realisasi pengumpulan iuran untuk semua segemn peserta adalah 92,31 persen, sedikit di bawah target Tahun 2020 sebesar 94,74 persen. Alasan utama rendahnya pencapaian tersebut adalah belum optimalnya tingkat pemungutan dari Pemerintah Daerah, mengingat saat ini anggarannya dialokasikan untuk mengatasi pandemi Covid-19," demikian kata Bayu.***
