Network
PR CIREBON – Untuk memaksimalkan fungsi dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia akan membentuk tim independen yang memiliki tugas sebagai penyerap aspirasi yang ada di masyarakat terkait substansi dan muatan dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.
“Supaya RPP dan Rancangan Perpres turunan dari UU Cipta Kerja ini dapat benar-benar dilaksanakan dan operasional di lapangan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat, 20 November 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA.
Airlangga selaku Menko Perekonomian menjelaskan bahwa tim independen itu terdiri dari para ahli dan tokoh dari berbagai bidang dan kalangan yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Wacana Hak Interpelasi oleh PSI pada Anies Baswedan, Pengamat: Harus Melobi Partai yang Lain
Sejumlah ahli dan tokoh yang akan duduk dalam tim tersebut antara lain Prof. Romly Atmasasmita, Hendardi, Prof. Satya Arinanto, Prof Hikmahanto, Prof. Ari Kuncoro, Frangky Sibarani.
Selanjutnya, Agus Muharam, Emrus Sihombing, Bomer Pasaribu, KH Robikin Emhas, Andi Najmi, Mukhaer Pakkanna, Airin Rachmy Diani, Made Suwandi, Prof. Asep Warian Yusuf.
Kemudian, San Safri Awang, Prof. Nur Hasan Ismail, Prof. Haryo Winarso, Prof. Muhammad Yamin, Prof. Budi Mulyanto, Eka Sastra, Najih Prastiyo, M. Pradana Indraputra, dan Dani Setiawan.
Baca Juga: Rektor UI Sebut Kolaborasi dari Pemerintah dan Masyarakat Diperlukan untuk Penurunan Angka Stunting
Menko Airlangga juga menyebutkan, pemerintah akan segera menetapkan Tim Serap Aspirasi itu yang akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RPP dan Rancangan Perpres.
