Network
PR CIREBON - Indonesia memerlukan haluan bernegara. Semacam kalau dulu zaman orde lama disebut Pembangunan Semesta Berencana, di masa orde baru namanya GBHN.
Dengan menghidupkan kembali GBHN, dipercaya akan mengembalikan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pimpinan Fraksi PPP MPR RI, Elly Rachmat Yasin menyoroti Reformasi telah melahirkan otonomi daerah, namun tanpa komitmen besar sebagai haluan bersama dalam melaksanakan pembangun menciptakan tumpang tindihnya aturan.
Baca Juga: Penghitungan Pilpres AS 2020 Mencekam, Kekacauan Terjadi di Detroit dengan Massa Teriak 'Hentikan'
Sebab itu menurutnya, haluan bernegara dibutuhkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan negara yang berkesinambungan.
“Memasuki era reformasi, alam demokrasi di Indonesia tumbuh subur. Tetapi, dari sisi pembangunan nasional mengalami banyak kendala, lambat di banding negara berkembang lainnya,” katanya saat pada acara kegiatan MPR RI di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah, Cileungsi kabupaten Bogor, Selasa 3 November 2020. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari PPP
Saat ini kata politisi PPP ini, wacana menghidupkan kembali Haluan bernegara sebagaimana Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali diusulkan oleh MPR, Saya sebagai Anggota MPR dalam hal ini menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan. Termasuk dari kalangan pondok pesantren.
“Mengapa masyarakat menghendaki dihadirkannya kembai haluan bernegara? Agar kekuasaan negara menghasilka keadilan dan kesejahteraan. Dalam era kompetisi global saat ini, Indonesia memerlukan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan,” sambung Elly.
Baca Juga: Hinaan Presiden Prancis Hanya Isu Belaka, Polri: Masyarakat Jangan Terpancing, Kami Siap Pasukan
Lebih lanjut Elly menambahkan kalau saat ini arah pembangunan kita masih simpang siur. Visi-misi, dan program kerja Presiden terpilih (sebagai RPJM Nasional) ternyata dalam beberapa hal berlainan dengan visi, misi, dan program kerja Gubernur, Bupati/ Walikota terpilih, dan menurut saya Inilah persoalannya, karena akan menyebabkan terjadinya perbedaan implementasi RPJM Nasional dengan RPJM di Daerah.
Lanjut Elly dalam konteks ini, kami mengharapkan adanya kerangka kerja (framework) bersama bagi pemerintah dalam menyusun program selama periode kepemimpinan, sebagai haluan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah secara nasional untuk jangka waktu 25 tahun, dan selanjutnya dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali.
Baca Juga: Setelah Hari Pilpres AS 2020, Washington Mencekam dengan Aksi Penikaman Wanita Kulit Hitam
“Kita prihatin, Indonesia sejak dulu sebagai negara berkembang. Kapan majunya? Dengan adanya halun bernegara, Indonesia diharapkan segera keluar dari “jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), karena selama 23 tahun sudah berada pada level negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Hal ini karena pembangunannya tidak optimal. Pertumbuhan ekonomi selalau di kisaran 5 persen,” ungkapnya.
“Indonesia memerlukan haluan bernegara. Semacam kalau dulu zaman orde lama disebut Pembangunan Semesta Berencana, di masa orde baru namanya GBHN, dan sekarang disulkan dengan istilah pokok-pokok haluan negara. Diharapkan ke depan perekonomian Indonesia bisa tumbuh 7 persen,” tukas Elly.***
