Nilai Masalah Bukan pada Sosialisasi UU, Rocky Gerung: Persoalannya pada Wajah Pemerintah yang Cacat

- 26 Oktober 2020, 12:38 WIB
Pengamat politik, Rocky Gerung: Rocky Gerung nilai persoalannya Undang-undang bukan pada sosialisasinya tetapi pada wajah pemerintah yang dinilai penuh cacat.
Pengamat politik, Rocky Gerung: Rocky Gerung nilai persoalannya Undang-undang bukan pada sosialisasinya tetapi pada wajah pemerintah yang dinilai penuh cacat. /Tangkapan layar YouTube Najwa Shihab./

Baca Juga: Tak Kalah dari Kunyit dan Jahe, Lengkuas Miliki Beragam Manfaat Kesehatan

"Akhirnya sama-sama kita analis kampus, buruh, mahasiswa bahkan anak STM tau bahwa undang-undang itu hanya untuk menyiksa rakyat, dalam arti hak rakyat untuk mengetahui isinya disembunyikan dengan akibat bahwa seluruh kerusakan yang potensial yang dilakukan oleh undang-undang itu tidak bisa diperdebatkan lagi," kata Rocky.

Karena palu sudah diketuk maka dia menilai ini sama saja dengan mempersilakan untuk merusak lingkungan, untuk mengatur upah buruh.

"Saya sudah bisa bayangkan website itu akan berisi pasal-pasal yang tidak ada hubungannya dengan protes buruh sekarang. Pasal ini kan baik untuk milenial, pasal ini kan baik untuk UMKM, padahal bukan itu yang dibicarakan buruh. Buruh bicara tentang hak-hak normatif yang tidak diberikan, LSM bicara tentang hak-hak lingkungan yang diabaikan, itu tidak bakal ada di website," ujarnya.

Baca Juga: 6 Cara Efektif untuk Meniruskan Wajah, Tidur dengan Teratur Salah Satunya

Rocky memberikan istilah ini seperti cherry picking, hanya memetik buah ceri yang bagus sementara yang busuk ditinggalkan. Itu merupakan salah satu cara memoles wajah pemerintah yang sebenarnya sudah bopeng, katanya.

"Persoalannya ada pada wajah pemerintah yang penuh cacat, cacat itu harusnya dioperasi dengan cara yang estetis. Pemerintah mau membuat website, memperbaiki sosialisasi, wajahnya rusak tapi dia mau tempel wajah rusak itu dengan hidungnya sendiri, jadi hidungnya rusak lagi kan?" ujarnya.

Rocky Gerung menilai bahwa apapun yang dilakukan pemerintah kalau legitimasinya kurang maka akan percuma.

 ***

Halaman:

Editor: Irma Nurfajri Aunulloh

Sumber: YouTube


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x