Network
Dia mengungkapkan kalau mau dibuat seperti apapun, jika psikososial sudah berlaku, tidak mungkin dibalikkan dengan hanya sekadar membuat website.
"Setiap hari ada buzzer nongkrong di situ untuk memanipulasi lagi opini publik, kan itu yang dilakukan Istana selama ini," ucapnya.
Baca Juga: Kurangnya Sosialisasi pada UU Ciptaker, Rocky Gerung: Bagi Buruh Sebenarnya Bukan Itu Problemnya
Hersubeno mengkhawatirkan kalau bukan hanya rakyat yang merasa frustasi, tapi juga pemerintah merasa frustasi karena tidak ada titik temu dalam persoalan ini.
Rocky Gerung mengistilahkan hal ini sebagai echo chamber, seseorang berbicara di ruang tertutup namun pembicaraan itu hanya akan memantul antar dinding.
"Karena pemerintah itu bikin gaung doang, dia ngomong sendiri nanti dia dengar sendiri suaranya. Kan dia ngaku dengar suara rakyat, jadi pemerintah bilang bising rakyat yang demo itu, yang bising pemerintah sendiri. Karena dia ngomong tanpa lawan mendengar, dia tutup orang untuk bicara ulang. Jadi dia hanya dengar suaranya sendiri," katanya.
Baca Juga: SM Entertainment Resmi Umumkan Debut Girl Group K-pop Baru 'aespa' pada November 2020
Rocky menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan demo itu gerakan mahasiswa, buruh, dan segala macamnya, sebenarnya hanya pantul balik saja dari suara pemerintah.
"Kalau pemerintah mau komunikasi, dari awal jangan usir demonstran dari jalan. Ajak saja beberapa pentolannya untuk bercakap-cakap, tapi bercakap-cakapnya kan mestinya di Istana, bukan di kandang bebek. Itu problemnya kan? lain disiapkan website itu di kandang bebek untuk menerangkan persoalan," ucapnya.
Menurutnya dari awal Presiden Jokowi sudah tidak mampu untuk menerangkan inti dari Omnibus Law. Karena buruh sudah bersatu dengan kampus, dan kampus mampu memperlihatkan analisis ilmiah tentang pasal-pasal yang tidak adil yang dibuat oleh negara.
