Network
PR CIREBON - William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) mengatakan, jika ada beberapa kendala akibat pandemi Covid-19, pembangunan MRT Jakarta fase 2 mengalami kendala.
Kendala tersebut adalah untuk CP 202 pembangunan Stasiun Harmoni-Mangga Besar yang mengakibatkan proyek strategis nasional itu molor hingga pertengahan 2027.
Kendala dari CP 202 sendiri adalah para peserta lelang atau kontraktor, pengerjaan proyek meminta waktu penyelesaian proyek yang lebih panjang. Selain karena Covid-19, dalam evaluasi ditemukan juga risiko yang cukup tinggi dalam konstruksi yang terjadi di lapangan.
Baca Juga: Waspada Tangerang Meningkat Selain Covid-19, Chikungunya Catat 50 Warga Terjangkit dengan 11 Lumpuh
Lalu, kendala kedua ditemukan untuk proyek CP 205 terkait perkeretapian dan rel.
Para peserta lelang meminta perpanjangan waktu karena adanya isu kebijakan penggunaan produk komunikasi tertentu yang tidak bisa disediakan oleh kontraktor Jepang.
Kendala terbaru yang ditemukan, adalah peserta lelang melihat adanya risiko yang tumpang tindih antar pekerjaan paket sipil dan paket sistem perkeretaapian.
PT MRT Jakarta (Perseroda) akhirnya memutuskan pada tanggal penyerahan penawaran CP205 pada 26 Oktober 2020, lalu meminta konfirmasi kesediaan peserta lelang untuk mengajukan penawaran pada tanggal yang telah ditentukan itu.
Baca Juga: Sikap Kritis Fadli Zon ke Pemerintah Tak Masalah Bagi Prabowo, MPR: Gestur Komunikasi Masih Baik
Beberapa peserta lelang, hari ini telah mengonfirmasi akan melakukan yang terbaik untuk mengusahakan penawaran tersebut.
“Kami meminta komitmen penuh dan realisasi dari para Peserta Lelang untuk dapat memasukkan penawaran pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut,” ujarnya, yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Untuk CP 206, tidak kontraktor Jepang yang tertarik untuk terlibat di proyek ini. Padahal, proyek ini sudah sering dipromosikan ke kontraktor-kontraktor Jepang. Itu dilakukan sebagai upaya dalam pengadaan kereta MRT Jakarta fase 2.
Baca Juga: Kemnaker Kembalikan Rp8 T Bantuan Subsidi Upah, Sebut Guna Bantu Guru Honorer
“Kondisi seperti ini terjadi karena pembangunan MRT Fase 2 dibiayai oleh JICA ODA Loan dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan) sehingga sangat terikat dengan kriteria Kontraktor Utama harus berasal dari Jepang. Namun demikian, ternyata Kontraktor Jepang terlalu konservatif dan tidak siap untuk mengambil resiko pembangunan di area Fase 2,” jelas William.
"Jika minat pelaku industri di Jepang kurang maka opsi pengadaan melibatkan kontraktor internasional lainnya dari luar Jepang kiranya dapat dibuka dan disetujui bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang," ucapnya.
Perkembangan saat ini, pembangunan MRT Jakarta fase 2 sudah mulai dikerjakan lewat CP201 untuk pengadaan Stasiun Thamrin juga Stasiun Monas. Yang kedua stasiun itu sudah rampung sebanyak 8,3 persen.***
