Sikap Kritis Fadli Zon ke Pemerintah Tak Masalah Bagi Prabowo, MPR: Gestur Komunikasi Masih Baik

- 18 Oktober 2020, 21:33 WIB
 Bambang Soesatyo bersama Fadli Zon untuk konten Youtube 'Ngobras sampai Ngompol'.
Bambang Soesatyo bersama Fadli Zon untuk konten Youtube 'Ngobras sampai Ngompol'. /Instagram/@bambang.soesatyo/

PR CIREBON - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi terhadap sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, karena terlihat tidak pernah masalah terkait perbedaan pandangan apapun.

Apalagi yang dilakukan kadernya Fadli Zon pada kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, meski Prabowo sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju tersebut.

"Banyak orang mengira, sikap kritis Mas Fadli terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya, membuat hubungan mereka berdua berjarak. Padahal sama sekali tidak. Mas Fadli dan Presiden Jokowi punya hubungan yang sangat baik,” ungkap Bamsoet dalam keterangan tertulis terkait Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) bersama Fadli Zon dalam akun Youtube Bamsoet Channel di Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2020.

Lebih lanjut, Bamsoet juga mengamati bahwa dalam beberapa kesempatan, Fadli dan Prabowo masih memperlihatkan gestur komunikasi yang baik. 

Baca Juga: Dampak Fenomena La Nina, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat Sepekan Mendatang

“Bahkan di beberapa kesempatan saat acara di Istana Negara, saya sering melihat keduanya berbincang sambil tertawa. Dari gesture dan cara keduanya berkomunikasi, terlihat tak ada basa-basi. Menandakan hubungan mereka baik-baik saja," imbuhnya.

Apalagi, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini yakin bahwa sikap kritis Fadli Zon juga bukanlah hal yang baru.

Bila menilik ke belakang, sejak Partai Gerindra berdiri pada tahun 2008, Fadli Zon selalu mengkritisi jalannya roda pemerintahan Presiden SBY, baik di periode 2004-2009 maupun di periode pemerintahan 2009-2014.

Baca Juga: Omnibus Law Sangat Untungkan Klaster UMKM, Pendanaan Startup dari Investor Janjikan Indonesia Baru

"Melakukan kritik terhadap pemerintah adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Melalui kritik, check and balances pemerintahan bisa tetap terjaga. Apalagi jika dalam melakukan kritik diserta data dan fakta. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Terpenting, tak membuat hubungan persahabatan maupun saudara kebangsaan menjadi hilang," pungkas Bamsoet.***

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: YouTube


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x