Network
PR CIREBON - RUU Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR pada Sidang Paripurna di Senayan, Senin 5 Oktober lalu, menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan, khususnya para serikat buruh.
Hal itu lantaran banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Ciptaker tersebut yang disinyalir lebih banyak menguntungkan pihak pengusaha ketimbang pihak buruh.
Beberapa pengamat pun menilai bahwa DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital ketimbang membela kepentingan rakyat banyak.
Baca Juga: Sempat Viral Gedung DPR Dijual di Toko Online, Demokrat: Memang Layak, Generasi Kreatif Bebas Kritik
Hal senada pun disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon. Ia menilai bahwa Pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut memang pantas jadi kontroversi.
Sebab, meski telah diprotes banyak kalangan, terutama kaum buruh, pembahasan dan kemudian pengesahan RUU itu jalan terus dan dilakukan dengan secepat kilat.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi, Ia menilai UU tersebut tidak tepat waktu karena saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19, yang mestinya prioritas utamanya isu kesehatan dan kemanusiaan seperti dinyatakan presiden sendiri.
Omnibus law ini juga tidak tepat sasaran sebab jika tujuannya mendatangkan investasi, yang jadi hambatan investasi dengan apa yang dirancang oleh omnibus law ini sama sekali tidak sinkron.
Baca Juga: Meski 18 Anggota DPR Positif Covid-19, Gedung Parlemen Tak Ditutup: Siklus Anggaran Harus Jalan
"Memang yang disorot adalah perizinan dan aturan yang tumpang tindih. Menurut World Economic Forum (WEF), kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan,”tuturnya, Rabu 7 Oktober 2020.
