Network
PR CIREBON - Gelombang penolakan terkait pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna Senin, 5 Oktober 2020 lalu, masih terus bergulir.
Hal itu lantaran banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Ciptaker tersebut yang disinyalir lebih banyak menguntungkan pihak pengusaha ketimbang pihak buruh.
Aksi demo besar-besaran pun marak dilakukan di berbagai daerah oleh serikat buruh, sebagai bentuk penolakan terhadap UU Ciptaker yang disinyalir banyak merugikan para pekerja.
Baca Juga: Peringatkan Tiongkok Terhadap Serangan Taiwan, AS: Ini Bukan Tugas yang Mudah
Pengamat pun menilai bahwa DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital ketimbang membela kepentingan rakyat banyak.
Kini, aksi demo penolakan UU Ciptaker pun marak dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia di berbagai daerah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada serikat buruh untuk menolak UU Ciptaker tersebut.
Sementara itu, menanggapi aksi demo penolakan UU Ciptaker yang marak terjadi, Politikus PDIP Dewi Tanjung menduga bahwa aksi demo tersebut dibayar oleh seseorang.
Baca Juga: Vladimir Putin: Saya Catat Retorika Anti-Rusia yang Dikeluarkan Joe Biden
Dewi mengatakan bahwa pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membayar orang untuk berdemo terkait penolakan UU Ciptaker.
Bahkan, wanita yang kerap disapa Nyai ini mengusulkan ketimbang membayar orang berdemo, lebih baik untuk membuat lagu.
Selain itu, Dewi pun menilai bahwa aksi demo tersebut sudah ditunggangi oleh kepentingan menjelang Pilkada. Ini dinilai sebagai strategi cari muka dan seakan membela rakyat.
Baca Juga: Bukti Pemerintah Serius Atasi Pandemi, Jokowi Terbitkan Perpres Pengadaan Vaksin Virus Corona
"SBY, Lebih Baik Uangnya di Pake Bikin Project Lagu aja dari pada Buat bayar orang berdemo.. Uuoopppss Nyai Keceplosan.... ," cuitnya dalam akun Twitternya, Kamis 8 Oktober 2020, yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Lanjutnya, Dewi mengatakan sebetulnya Polisi mudah untuk menciduk dalang dibalik beredarnya hoaks RUU Ciptaker.
"Naah mereka pasti punya bazzer bayaran yg menggoreng2 RUU Ciptaker. Dan lalu Kadrun2 goblok yg membuat kegaduhan di negraa ini," ujarnya.
Baca Juga: Anggota Baleg DPR Tak Punya Draf Bersih UU Omnibus Law, Najwa Shihab Terkejut: Saya Kira Media Doang
"Apalagi Buruh berdemo lalu tercipta Klaster baru Penyebaran Covid-19 Nyai akan menyalahkan SBY dan Demokrat yg bermain di Balik Aksi demo tersebut," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bakomstra Partai Demokrat Ossy Dermawan mengkonfirmasi cuitan seorang netizen yang menyebut jika partai pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu akan memimpin demo besar-besaran.
Dalam akun @03_nakula, Demokrat disebut akan memimpin demo dalam rangka menolak Omnibus Law. Bahkan, Demokrat juga akan membiayai aksi yang dilakukan buruh dalam berdemo.
Baca Juga: Usai Gedung Dijual Secara Online, Kini Website DPR Diretas Menjadi 'Dewan Pengkhianat Rakyat'
Terkait hal itu, dengan tegas Ossy pun menyatakan hal tersebut hoaks dan fitnah.
"Di saat rakyat menilai bahwa aspirasi dan harapan rakyat diperjuangkan secara sungguh-sungguh oleh Partai Demokrat, ada bedebah yang mau tebar fitnah bahwa Partai Demokrat jadi koordinator dan yang membiayai demo rakyat. Fitnah kejam terhadap Partai Demokrat," tulis @OssyDermawan, Rabu 7 Oktober 2020.***
