Network
Padahal seharusnya, UU Cipta Kerja itu dibuat dan diresmikan dengan melalui masukan dari akademisi, masyarakat sipil, pekerja/buruh, dan pengusaha, agar ketika proses peresmiannya tidak menimbulkan polemik pada masyarakat.
Pemerintah dan DPR terkesan terlalu terburu-buru dalam meresmikan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Apalagi dalam kondisi pandemi, pemerintah dan DPR seharusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan, dengan Omnibus Law yang telah disahkan menjadi UU akan menuai banyak protes yang nantinya berujung pada aksi demonstrasi yang dapat menimbulkan pertambahan klaster baru dalam kasus Covid-19.
Baca Juga: Kecewa dan Sindir DPR Soal UU Cipta Kerja, Netizen Ramai Unggah Formulir Masuk Sunda Empire
“Pembuatan Undang-Undang atau hukum yang sekarang kita hadapi ini adalah menunjukkan ada masalah yang harus disikapi dan direspons dengan kritis dengan harapan kita bisa memperbaiki seluruh kekurangan yang ada,” tutur Dekan FH UGM.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada hari Senin 5 Oktober 2020 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau UU Omnibus Law.
Dalam rapat tersebut, sebanyak enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi menyatakan setuju dengan catatan, yakni Fraksi PAN, dan dua fraksi menyatakan menolak persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yakin Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).***
