Network
PR CIREBON – Prof. Sigit Riyanto selaku Dekan Fakultas Hukum Univsersitas Gadjah Mada menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dirasa berbahaya karena pengelolaan sumber daya negara diarahkan diolah secara ekstraktif.
“Paradigma Undang-Undang ini menunjukkan bahwa negara kita diarahkan pada pengelolaan sumber daya ekstraktif,” ujar Sigit Riyanto, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
“Ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan arus global bahwa pengelolaan sumber daya negara itu diarahkan pada proses yang inovatif dan sangat memperhatikan aspek lingkungan sebagai fundamental dari pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di negara,” sambung Dekan FH UGM Prof. Sigit Riyanto.
Baca Juga: Tingkatkan Imunitas di Musim Penghujan, Berikut 3 Tips Sederhana Agar Terhindar Pilek dan Covid-19
Sigit Riyanto menilai RUU itu menggunakan pendekatan liberal kapitalistik dalam pengelolaan sumber daya negara sehingga tidak sesuai dan bertentangan dengan konstitusi dan pandangan pendiri bangsa.
RUU itu pada saat yang sama disebutnya justru mengesampingkan perlindungan kepada warga negara sehingga makin termaginalisasi.
Penyusunan Undang-Undang (UU), menurut Sigit Riyanto, seharusnya tunduk pada kaidah dan cara yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner.
Baca Juga: Dilaporkan karena Wawancara Kursi Kosong, Najwa Shihab Buka Suara dan Tuai Decak Kagum Netizen
Namun, dalam penyusunan RUU Cipta Kerja ini, lanjut Sigit Riyanto, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.
