Network
PR CIREBON - Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama pada Selasa, 08 September 2020, ternyata memberikan guncangan hebat yang buat banyak anggota DPR meradang penuh amarah.
Tepatnya, Parlemen Senayan marah dengan kebijakan Kementerian Agama yang tega memotong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag.
Padahal sudah dibuktikan, sejumlah anggota Komisi Agama mengaku mendapat keluhan dari banyak pengelola madrasah swasta yang menyatakan dana BOS dipotong sebesar Rp100 ribu untuk setiap siswa.
Baca Juga: Presiden Jokowi Baru Fokus ke Kesehatan saat Muncul Klaster Keluarga, Fadli Zon: Sudah Telat, Pak
Artinya, selama ini Kemenag dinilai telah berbohong dan ingkar janji dari pernyataan yang menyebut dana BOS tak akan dipotong selama masa masa pandemi Covid-19.
Untuk itu, Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag telah berbohong dengan tetap memotong dana BOS.
"Sudah janji kepada kami, janji saja dibohongi, bagaimana yang lain. Kami Komisi delapan tidak pernah menyetujui pemotongan (dana BOS)," ungkap Yandri dalam Raker, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Selasa, 08 September 2020.
Baca Juga: Bongkar Alasan Walk Out dari P2APBD DKI, PSI: Rapat Paripurna DPRD kok Ga Ada Mic, Settingan ?
Lebih lanjut, Kemenag pun sudah punya anggaran untuk pendidikan Islam yang mencapai Rp 50 triliun lebih, sehingga ini mengherankan bila adanya pemotongan dana BOS untuk madrasah swasta yang justru memiliki banyak siswa dari keluarga miskin.
Tak tanggung-tanggung, Yandri menyebut Menteri Agama sudah mengusik rasa keadilan karena bersikap tidak peduli terhadap rakyat miskin.
