Network
PR CIREBON - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan beberapa waktu lalu masih jadi menjadi sorotan.
Ada suara kontra yang menyindir dan menyarankan KAMI sebaiknya menjadi partai politik (parpol) atau organisasi massa.
Menanggapi hal tersebut, salah satu deklarator KAMI, Refly Harun mengatakan jika KAMI menjadi parpol atau organisasi massa maka yang terjadi koalisi tersebut tak akan berjalan lanjar.
Baca Juga: Kasus di Polsek Ciracas Serupa Tahun 1965, TB Hasanuddin: Harus Diwaspadai oleh Aparat Intelijen
Pernyataan Refly Harun tersebut menegaskan cuitan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon terkait perlunya KAMI dalam demokrasi di Indonesia.
"Justru kalau jadi organisasi massa atau partai politik maka gerakan ini tidak lincah dan tidak cair. Akan terlalu kaku dan akan terjebak dengan perebutan kekuasaan dengan kontestasi elektoral yang saat ini masih penuh kecurangan, kekacauan," kata Refly di akun YouTube-nya, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi partner sindikasi konten Viva dalam artikel berjudul Refly Harun Bilang Kalau KAMI Jadi Parpol Maka...
Refly mengungkapkan akan sulit masuk ke dalam rezim yang saat ini masih kacau dan justru membuat KAMI terjebak dalam lubang yang sama saat memaksakan diri menjadi parpol.
Baca Juga: Keponakan Prabowo Alami Pelecehan Seksual di Twitter, Ahli: Dapat Menjadi Materi Pelanggaran Pilkada
"Kalau kita masuk ke dalam rezim begitu, kita dungu juga. Masuk sebuah rezim kedunguan, kita cenderung terjebak ke dalam lubang yang sama seperti kedelai," ujarnya.
Ia pun menyinggung penyelenggaraan pemilu yang mahal hingga menelan biaya miliaran namun tak ada hasil yang optimal.
"Karena kita tahu, kita menyelenggarakaan pemilu mahal-mahal sampai triliunan. Tapi, yang kita hasilkan hanya orang-orang yang curang yang duduk dalam kursi," tutur Refly.
Baca Juga: Puan Maharani Didesak Klarifikasi Terkait Ucapannya, Rocky Chandra: Kita Sama Tahan Semua Emosi
Lebih lanjut, Refly mengaku heran dengan kondisi demokrasi saar ini, di mana jika ada seseorang mengkritisi pemerintah maka barisan pendukung pemerintah hingga buzzer akan menyerang, sama halnya yang terjadi pada Fadli Zon.
Padahal, sebagai anggota DPR, peran Fadli sudah benar yaitu mengkritisi pemerintah, dan menegaskan tugas DPR memang mengontrol pemerintah.
"Karena kalau dari konsep politik, ketika kita menyerahkan suara kita kepada anggota DPR bukan berarti sudah selesai demokrasi langsungnya," jelasnya.
Baca Juga: Diskusi Santai dengan Salah Satu Tokoh PA 212, Mahfud MD: Persahabatan Harus Tetap Dipelihara
Namun, jika DPR sebagai lembaga kontrol eksekutif tak berjalan maka kemunculan oposisi dari rakyat sipil seperti KAMI adalah hal wajar. Peran rakyat juga harus kritis jika DPR sebagai wakilnya tak jalankan perannya.
"Kita harus waspada, apakah wakil rakyat ini jalanlan peran dengan baik atau tidak. Kalau mereka tidak menjalankan peran dengan baik maka tetap saja kekuatan nonparlemen bisa menunjukkan sikap oposisinya," ujarnya.
Meski ia tak menampik posisi DPR saat ini memang tak kuat lantaran didominasi parpol pendukung pemerintah. Sementara, hanya satu parpol yang saat ini masih tegak lurus berada di luar pemerintahan.
Baca Juga: Gagal Usung Pasha Ungu dalam Pilkada 2020, Demokrat Putuskan Beralih Dukung Paslon Lain
Sebelumnya, barisan pendukung pemerintah menyindir KAMI sebagai gerakan politik dan mempertanyakan terkait KAMI membentuk parpol, salah satunya suara kontra dari Megawati Soekarnoputri.
Megawati menyampaikan kritikan itu saat pidato virtual dalam pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP gelombang II menuju Pilkada 2020, pada Rabu, 26 Agustus 2020. Dia mengaku suka tertawa dengan deklarasi KAMI dan mengatakan salah satu pentolan ingin menjadi presiden.
Megawati juga tambah heran lantaran daripada membentuk KAMI mengapa Refly Harun Cs ini tak membentuk partai politik yang sesuai dengan aturan ketatanegaraan.
"Terus saya mikir. Lah, daripada bikin seperti begitu, kenapa ya enggak dulu cari partai ya," ujar Megawati.***
