Network
PR CIREBON - Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengaku heran dengan kondisi demokrasi saat ini, terutama saat ada orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan, maka mereka akan diserang oleh barisan pendukung pemerintah sampai buzzer di media sosial.
Salah satu contohnya adalah serangan buzzer terhadap Fadli Zon. Padahal, peran Fadli sebagai anggota DPR sudah benar yaitu mengkritisi pemerintah. Artinya, Fadli mengingatkan bahwa tugas DPR saat ini mestinya memang mengontrol pemerintah.
"Karena kalau dari konsep politik, ketika kita menyerahkan suara kita kepada anggota DPR, bukan berarti sudah selesai demokrasi langsungnya," jelas Refly, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Kegagalan Anies Baswedan Dibongkar, DPRD: Dia Ganti Tim Bukti Hilang Akal akan Kondisi
Namun di lapangan saat ini memang DPR sebagai lembaga kontrol eksekutif tak jalan, sehingga oposisi dari rakyat sipil seperti KAMI perlu muncul sebagai pengontrol asli kalangan sipil.
Ini berarti rakyat harus menjalankan peran kritis sendiri, tanpa perlu wakil rakyat yang duduk di kursi DPR karena sudah tak jalankan peran yang sesuai.
"Kita harus harus waspada, apakah wakil rakyat ini jalankan peran dengan baik atau tidak. Kalau mereka tidak menjalankan peran dengan baik, tetap saja kekuatan nonparlemen bisa menunjukkan sikap oposisinya," papar Refly.
Baca Juga: Habib Rizieq Amati Indonesia, Imbau Seluruh Masyarakat Waspada Soal Angka Covid-19 Kian Tinggi
Meskipun demikian, ia tak menampik posisi DPR saat ini memang tak kuat lantaran didominasi parpol pendukung pemerintah. Bahkan, disebut hanya satu parpol yang saat ini masih tegak lurus berada di luar pemerintahan.
Sebagai informasi, barisan pendukung pemerintah menyindir KAMI sebagai gerakan politik, tetapi ternyata mereka juga mempertanyakan posisi KAMI yang sebaiknya membentuk parpol.
