Network
PR CIREBON - Berbicara kasus Djoko Tjandra memang tak ada habisnya, mulai dari pelariannya ke luar negeri, kewarganegaraan ganda, hingga berhasil digiring kembali ke Indonesia untuk memproses korupsi yang menjeratnya.
Untuk itu, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membandingkan perlakuan terhadap pengejaran Djoko Tjandra dan Harun Masiku, berkaitan dengan penegakan hukum seharusnya tidak boleh dicampuri kepentingan politik.
Refly pun memulai dari Djoko Tjandra yang memang secara hasil korupsi itu amat besar dananya, tetapi rupany yang dilakukan Harun Masiku yang hanya bernilai Rp500 juta juga dipandang lebih berbahaya.
Baca Juga: Resmi Dapat Dukungan dari Gerindra, Gibran Rakabuming Mengaku 'Pede' Menang Lawan Kotak Kosong
Hal itu dikarenakan Harun Masiku mampu menyuap penyelenggara pemilu yang menyiapkan calon pemimpin, sehingga penyelenggaraan Pemilu yang membutuhkan dana triliunan rupiah harus menuai kerugian karena tak memiliki pemimpin.
Hal lainnya adalah jika penyelenggara yang harusnya menjadi juri bisa disuap, maka proses demokrasi pun hanya akan menghasilkan pemimpin tak berintegritas.
“Integritas pemimpin secara keseluruhan, berpikir bukan hanya Harun Masiku. Penyelenggara pemilu yang tak berintegritas bermasalah kerugian trilunan, yang akhirnya penyelenggara pemilu bisa disuap. Fenomena ini bisa terjadi sebelumnya,” ungkap Refly dalam siaran pers yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi pada Selasa, 04 Agustus 2020.
Baca Juga: Virus Corona di Amerika Serikat Hampir 5 Juta Kasus, Trump: Mereka Sekarat, Tapi ini Terkendali
Atas sebab itu, Refly menilai jenis korupsi berupa penyuapan yang diperbuat Harun Masiku lebih bahaya karena terkait integritas.
“Djoko Tjandra gak ada apa-apanya. Ketika Harun Masiku menyuap lebih bahaya karena terkait integritas. Djoko Tjandra gak ada apa-apanya, dari Harun Masiku semua terkuak,” imbuhnya.
