Network
PR CIREBON - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) lantang mengecam penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad saw oleh media cetak Prancis Charlie Hebdo.
Hidayat berpendapat, kartun yang sama pun telah memicu kemarahan umat Islam pada tahun 2015, sehingga penerbitan ulang itu sama dengan makin melukai umat islam, tepatnya sikap intoleran dan laku radikal dari Majalah Charlie Hebdo sangat provokatif.
"Belum tuntas kasus penistaan, pembakaran, dan perobekan Al-Qur'an di Swedia, Norwegia dan Denmark, Majalah Charlie Hebdo justru menambah intoleran dan laku radikal yang melukai umat Islam dengan kerja provokatifnya yang kental dengan nuansa islamophobia," ungkap Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 03 September 2020.
Baca Juga: Cucu Proklamator Bikin Sakit Hati Masyarakat Sumbar, Persatuan Minang Sepakat Laporkan Puan Maharani
Lebih lanjut, HNW menolak alasan pihak Charlie Hebdo yang menyebutkan penerbitan kartun tersebut sebagai bagian dari penyajian bukti sejarah yang beriringan dengan proses pengadilan para tersangka penyerangan Charlie Hebdo pada tahun 2015.
Artinya, provokasi majalah itu sudah sangat jauh keluar konteks kasus tersebut, apalagi majalah tersebut juga menerbitkan kartun penghinaan yang diterbitkan 15 tahun silam oleh Jyllands-Posten di Denmark.
"Ini malah membuktikan tendensi intoleran dan kebencian mereka terhadap seluruh umat Islam, tendensi islamofobia yang sama sekali jauh dari konteks pelaksanaan HAM dan penegakan hukum sebagaimana yang mereka klaim," tegas HNW bernada kecaman, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: DPR Heran Disurati Presiden Jokowi tentang Ubah UU Bencana, Ace: BNPB Ga Ada, Padahal Selalu Hadir
Dengan demikian, tindakan penerbitan ulang kartun tersebut justru bagian dari islamophobia, mempraktikkan kebencian dan diskriminasi terhadap umat Islam dan simbol-simbol yang disakralkannya, sekaligus juga melanggar HAM.
Atas sebab itu, HNW menilai tindakan membuat kartun Nabi Muhammad itu tidak patut dilindungi dengan dalih kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
Bahkan, sikap seperti itu dapat memicu gesekan yang meluas dan konflik horizontal di Prancis, negara yang memiliki populasi muslim terbesar di Eropa.
Baca Juga: DPR Minta Kemensos Hindari Beras Mumet, Juliari: Tidak Murni Bansos, Hanya Kurangi Stok Bulog
"Sebagaimana rasisme sistemik yang hari ini kita saksikan dampaknya di Amerika Serikat, ataupun aksi teror terhadap umat Islam di Myanmar dan India, semuanya diperparah oleh kebencian dan diskriminasi yang berlindung di balik isu kebebasan pers," papar HNW.
Lebih dari itu, anggota Komisi VIII DPR RI itu mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI agar memaksimalkan potensi Indonesia di PBB dan OKI untuk melawan praktik islamophobia.
Tak lupa, dia juga menggarisbawahi peranan khusus Council of Europe sebagai organisasi yang bertanggung jawab terkait masalah HAM di benua Eropa, termasuk islamophobia.
Baca Juga: Rokok Ancam Bonus Demografi RI, Kemenkes: KTR Harus Digalakkan, Anak Muda Punya Hak Hidup Sehat
"Sebagaimana Kemenlu pada pekan ini memanggil KUAI Swedia dan Norwegia untuk menyampaikan protes terhadap pembakaran Al-Qur'an, Kemenlu perlu juga mempertimbangkan tindakan serupa terhadap Prancis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, yang demokratis dan moderat," pungkas HNW.***
