Network
PR CIREBON - Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra meminta Kementerian Sosial menghindari beras mumet dalam program bansos beras yang sedang digaungkan belum lama ini.
Artinya, Kemensos harus memperketat pengawasan Bantuan Sosial Beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga beras itu tidak kembali lagi ke Bulog.
"Bagaimana pengawasan di daerah? Di daerah ada dikenal dengan 'beras mumet', artinya beras yang dibagi ke masyarakat dibeli lagi oleh pengepul lalu dijual kembali ke Bulog," ungkap Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial di Jakarta pada Kamis.
Baca Juga: Netflix Gandeng Pangeran Harry dan Meghan Markle, Sepakat Buat Konten Bertema Harapan Kemanusiaan
Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara menanggapi dengan harapan adanya pengawasan dari Anggota DPR terutama di daerah pemilihannya agar bansos tepat sasaran.
"Kami juga harapkan pengawasan dari Komisi VIII DPR terkait penyaluran, ketepatan sasaran dan kualitas beras di daerahnya masing-masing," ujar Juliari, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Dalam detail program, Kemensos bersama Perum Bulog telah meluncurkan bansos beras bagi 10 juta KPM PKH untuk pemenuhan kebutuhan pangan dimasa pandemi Covid-19 pada Selasa, 02 September 2020, tepatnya tiap KPM akan mendapatkan 15 kg beras kualitas medium selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober mendatang.
Baca Juga: Ide Dewan Moneter Bertentangan dengan UUD, Faisal Basri: Masalahnya di Fiskal, Itu Bukan Solusi
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily heran karena Kemensos tidak menggandeng e-warong (elektronik warung gotong royong) yang bisa menyalurkan Program Sembako, sekaligus dapat membangkitkan ekonomi rakyat.
Sebagai tanggapan, Mensos menyatakan bahwa bansos beras sifatnya temporer yaitu hanya tiga bulan dan guna mengurangi stok beras di gudang Bulog.
