Network
PR CIREBON - Curhat dadakan yang dibeberkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono soal insentif kecil prajurit TNI bagai gayung bersambut. Pasalnya, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan setuju dengan i ide Wamenhan yang ingin prajurit TNI diberi insentif wajar sesuai penempatan penugasan.
"Penugasan di Natuna (mestinya) beda (insentif yang diberikan) dengan penugasan di Aceh, beda di daerah Papua, beda sekali," ungkap Sturman dalam rapat kerja Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu, 02 September 2020.
Sedangkan, Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda TNI Agung Prasetiawan menyebutkan, pemberian insentif bagi prajurit TNI didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor 1352/XII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Direktorat Umum Mabes TNI.
Baca Juga: Fadli Zon Masih Diserang Buzzer, Refly Harun: DPR Dikuasai, KAMI Bantu Rakyat Awasi Pemerintahan
"Di situ diatur tentang Kegiatan Rutin Integratif Trimatra, uang saku Rp 15.000, uang makan Rp 31.000, kemudian ada penambahan daya tahan tubuh Rp 2.000, dana taktis Rp 2.500, dan ada penambahan Rp 1.500. Totalnya untuk operasi rutin itu masih berkisar Rp 52.000," jelas Agung, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Namun demikian, Sturman meminta agar insentif itu dikaji secara spesifik dan tidak 'dipukul rata' di semua daerah oleh pemerintah, sehingga berefek pada prajurit yang merasa tidak semangat.
"Buat kajian bahwa itu tidak layak. Supaya semangat. Walaupun saya tahu persis, semangat prajurit bukan cuma soal itu," tegas Sturman.
Baca Juga: KAMI Tutup Peluang Jadi Parpol di Rezim Jokowi, Refly: Dungu Serupa Keledai, Terjebak Lubang Sama
Menurut pria yang berpangkat Mayjen TNI Purnawirawan itu, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono sependapat dengannya untuk memberikan insentif yang wajar bagi para prajurit TNI, sehingga berikutnya hanya tinggal kejar ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Kalau saya lihat pak Wamen ini dari wajahnya, seide dengan saya ini. Kita kejar ini ke Menteri Keuangan," tandas Sturman mengakhiri.***
