Network
PR CIREBON - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) resmi mendeklarasikan diri pada Selasa, 18 Agustus 2020, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Namun, KAMI dinilai tidak lebih dari barisan yang ingin mematok bargaining (tawar-menawar) untuk kepentingan Pemilu 2024 nanti, jika isu yang mereka tawarkan tidak ada yang baru.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan.
Baca Juga: Wujudkan Rasa Kemanusiaan, 1.080 Narapidana Nyatakan Siap Menjadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19
"Dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan," katanya dalam keterangan pers yang diterima rri.co.id, Selasa, 18 Agustus 2020.
Namun pengamatan Boni, KAMI merupakan oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat.
Sebab, para pengusungnya adalah para bekas politisi, birokrat, akademisi kampus, dan aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: Illuminati hingga Misteri Segitiga Bermuda, Ini Deretan Teori Konspirasi Paling Terkenal di Dunia
"Saya ingin mengatakan bahwa deklarasi KAMI 18 Agustus 2020 tidak lebih dari sekedar oposisi jalanan," ujarnya.
Menururt Boni, isu yang KAMI usung merupakan isu lama, tidak ada yang baru. Tak hanya itu, KAMI juga tidak memilki basis dukungan massa yang memadai.
"Saya menduga, KAMI dibentuk hanya untuk membangun bargaining position yang strategis untuk target Pilpres 2024. Tentu ada salah satu dari tokoh-tokohnya yang berambisi menjadi Capres atau Cawapres. Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis. Saya skeptis dengan misi mereka menyelamatkan Inidonesia,” urai Boni.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Ramuan Air Kelapa dan Jeruk Nipis Ampuh Atasi Covid-19? Simak Faktanya
Lebih lanjut Boni mengatakan, jika memang tujuan deklarasi itu benar-benar untuk menyelamatkan Indonesia, maka sebaiknya KAMI tidak hanya mengkritisi pemerintah dengan isu usang, melainkan juga memberikan evaluasi secara komprehensif dalam bentuk kajian akademis.
"Kalau KAMI memang mempunyai motivasi dan intensi yang baik untuk merawat demokrasi, sebaiknya KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya," pungkas Boni.
Sebelumnya, salah satu inisiator KAMI, Din Syamsuddin menjelaskan, dalam deklarasi KAMI, pihaknya menyampaikan pernyataan sikap mengenai masalah yang terjadi di Indonesia saat ini.
Baca Juga: Tuntutan KAMI Bernada Makar, PDIP: Sidang Istimewa MPR Tak Bisa Lengserkan Presiden Jokowi
Diantaranya masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, sumber daya alam, dan hukum.
Din menegaskan bahwa berbagai permasalahan tersebut dirangkum dari data yang didapat serta dikaji oleh KAMI, yang dapat dipertangung jawabkan secara ilmiah.
KAMI resmi mendeklarasikan diri pada Selasa, 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Sudah Mencoreng Nama Baik Kejaksaan, ICW Sebut Jaksa Pinangki Tak Pantas Dapatkan Pendampingan Hukum
Tokoh-tokoh yang hadir dalam deklarasi tersebut antara lain Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Refly Harun, Achmad Yani, Said Didu dan lain sebagainya.
Saat deklarasi KAMI membacakan 10 Jati Diri, menjelaskan bahwa KAMI sesungguhnya merupakan gerakan moral rakyat, bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara dari penyimpangan dan penyelewengan.***
