Network
"Stabilnya" harga minyak goreng di level harga tinggi itu, merupakan representasi harga komoditas ini yang tidak terpengaruh dari berbagai kebijakan pemerintah dalam menurunkan harganya, termasuk upaya pemerintah memasukkan "person" yang disuruh Presiden menanganinya.
Tentu ini termasuk pengangkatan Mentri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang ditugasi oleh Presiden Jokowi dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan minyak goreng menjadi lebih terjangkau.
Tampaknya Kementrian Perdagangan tidak terlalu susah untuk melihat fakta yang sebenarnya akan harga komoditas di berbagai pasar, di berbagai lokasi dan berbagai daerah.
Baca Juga: Bus Pembawa Rombongan Guru SD Terjun ke Jurang, 3 Tewas Belasan Luka-Luka
Bahkan berbagai situs belanja online masih menjual minyak curah diatas Rp 20.000/lt.
Sementara itu Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, seperti yang dilaporkan CNN Indonesia.Com mengatakan langkah yang ditempuh Zufikli sebenarnya merupakan lanjutan dari strategi yang dilakukan menteri perdagangan sebelumnya, Muhammad Lutfi.
Kementerian perdagangan yang saat itu dipimpin oleh Lutfi bersama Kementerian Perindustrian telah membangun inisiatif operasi pasar minyak goreng, tetapi belum sempat dieksekusi.
Baca Juga: 63.134 Orang Calon Jemaah Haji Indonesia sudah sampai Arab Saudi, 53.512 Orang sudah Berada Mekkah
Baru sekitar sebulan terakhir, pemerintah mendapatkan bahan baku minyak goreng melalui kewajiban memasok di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng.
"Sekarang memang eksekusi tinggal distribusinya. Distribusinya ya sebenarnya meneruskan dari kebijakan sebelumnya," ujar Tauhid. Bahkan distribusi minyak goreng ke ribuan titik belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan harga karena bisa menyebabkan sejumlah implikasi.
Pertama, disparitas harga minyak goreng HET Rp14 ribu per liter dengan minyak goreng premium cenderung akan menyebabkan lonjakan permintaan.
Baca Juga: Jelang Balap MotoGP di Sirkuit Assen Belanda, Dominasii Ducati di Latihan Bebas 3 Rontok
Permintaan masyarakat akan minyak goreng HET Rp14 ribu per liter bisa semakin melonjak apalagi bila pembelian hanya mengandalkan KTP.
"Apakah sistem yang dibangun cukup valid untuk menampung sekian ribu rumah tangga? Karena kan hanya KTP saja, enggak bisa dicek apakah rumah tangga miskin atau tidak miskin, siapa pun berhak," ujar Tauhid.
Dampak lonjakan permintaan adalah pemerintah bisa kekurangan persediaan minyak goreng bila tidak memiliki supply yang memadai. Oleh karena itu, Tauhid menyarankan pemerintah memastikan persediaan minyak goreng curah di setiap titik.
Baca Juga: Hendak Wisata ke Pangandaran, Bus Terjun ke Jurang di Tasikmalaya, 3 Tewas Salah Satunya Pensiunan Brimob
Kedua, pendistribusian minyak goreng curah bisa menimbulkan rent seeking atau pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi.
Disparitas harga dengan minyak goreng premium bisa membuat pihak tertentu menjual kembali minyak goreng curah berharga Rp14 ribu per liter dengan harga yang lebih mahal.
Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan langkah yang dilakukan Zulkifli hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya yang membatasi pembelian minyak goreng sebanyak 2 liter, sekarang menjadi 10 liter.
Baca Juga: Tamu Undangan Tewas Tertembak Pengantin Pria
Ia juga mengkritik langkah pemerintah yang mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP untuk membeli minyak goreng.
"Harus menunjukkan KTP yang berarti prosedur pembelian minyak goreng masih terbatas. Padahal, minyak goreng merupakan kebutuhan masyarakat. Sebenarnya tidak perlu beli minyak goreng seperti mencoblos pemilu wajib bawa KTP," ujar Bhima.
Ia juga mengkritik Zulkifli yang belum mengeluarkan kebijakan terobosan baru dalam mengatasi permasalahan minyak goreng. Belum lagi harga minyak goreng curah rata-rata nasional masih di atas 18 ribu per kg.
