Network
SABACIREBON-Berbagai pihak menanggapi secara positif langkah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bakal mengaudit lahan dan perusahaan sawit.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi VI DPR-RI Andre Rosadie menanggapi rencana Luhut untuk mengaudit lahan dan perusahaan sawit.
Dibalik sikap positif Andre, banyak kalangan menilai langkah Luhut sudah keluar jalur, merembet kemana-mana, bahkan dikhawatirkan untuk menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.
Baca Juga: Anak-anak Jadi Korban Saat Polisi Berindak Keras Amankan Final Liga Champions.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberikan penugasan kepada Luhut untuk mengurus minyak goreng. Penugasan ini merupakan rentetan dari mahalnya harga minyak goreng. Lalu berlanjut kepada larangan ekspor minyak goreng agar harganya kembali ke Rp 14.000/lt untuk minyak curah.
Setelah Presiden mencabut larangan ekspor minyak goreng, Pemerintah membuat kebijakan subsidi untuk membuat harga minyak goreng menjadi Rp 14.000/lt. Namun periode subsidi dibatasi sampai Selasa 31 Mei 2022. Kedepannya ketika larangan ekspor dicabut, pemerintah memberlakukan kebijakan DMO dan PMO kepada industri minyak goreng. Kebijakan ini mewajibkan industri minyak goreng menyetor 20 persen produksinya untuk pasar domestik.
Menurut Andre dalam wawancara dengan Kompas TV, audit adalah langkah maju dari pemikiran Luhut. Dengan mengaudit dapat diketahui, berapa sih sebetulnya biaya untuk memproduksi mnyak goreng.
Dengan audit juga akan diketahui berapa sih luas lahan yang dimiliki satu pemegang HGU.
Baca Juga: Bupati Majalengka Janji Akan Gelar Semarak HUT Majalengka ke-532, Ini Serangkaian Kegiatannya
DPR lewat Komisi VI, kata Andre justru sudah mengingatkan pemerintah jauh-jauh hari tentang hal ini. Sebab nilai ekonomis yang ada dalam industri sawit dan minyak goreng bukan kecil, namun sangat jumbo. Perputarannya dalam jumlah miliar dollar.
Dalam nilai yang besar itu, biaya untuk menghasilkan 1 liter minyak goreng tidak mahal, malah tidak sampai Rp 10.000/lt. Menurut Andre info ini mereka peroleh dari PTP yang mengurusi kebun sawit dan minyak goreng.
Andre memahami, langka Presiden menunjuk Luhut, karena ada benturan yang tdak terselesaikan, sehingga akhirnya penugasan kembali ke Luhut. Presiden Jokowi kesal.
Puncak kekesalannya "Presiden mengeluarkan jurus pamungkas dengan L4. Luhut lagi Luhut lagi," katanya.
Baca Juga: KJRI Noumea Kaledonia Baru Makamkan Siti Dapiah (80) WNI Sebatangkara
Luhut yang mencoba menggagas audit, memastikan, banyak industri sawit yang ada disini memiliki kantor di luar negeri, Singapura. Dari industri sawit yang memiliki luas lahan 600.000 hektare di Indonesia tapi berkantor di luar negeri, pemerintah tidak bisa memungut pajak dari perusahaan-perusahaan itu.
"Dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarters to Indonesia,” kata Luhut.
Jadi harus dipahami minyak goreng tidak bisa dilihat dari hilirnya saja, tapi harus dicek sampai ke hulu. “Begitu Presiden meminta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya migor. Tidak. Saya langsung ke hulunya,” kata LBP atau Luhut.
Baca Juga: Emmeril Kahn Belum Ditemukan, Presiden Jokowi Ucapkan Empati secara Langsung
Dalam catatan SABACIREBON Luhut pernah ditugasi mengisi posisi-posisi strategis. Misalnya pada 2020, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Lalu pada medio Juni 2021 lalu, Jokowi meminta Luhut menjadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
