Network
“Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi,” cuitnya, seperti dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Twitter @Fahrihamzah.
Baca Juga: Kasus Penembakan FPI Belum Jelas, Mardani Ali Sera: Polri dan Komnas HAM Harus Tingkatkan Koordinasi
Menurut Fahri Hamzah, persoalannya bukan tentang ada atau tidaknya kasus pelaporan kritik dimasa lalu dan saat ini.
Tetapi, yang harus menjadi persoalan khusus ialah posisi negara dalam menghadapi hingar bingar media sosial.
“Ini bukan soal pak din dan pak itu atau pigai dan abu janda...ini soal posisi negara ditengah hingar bingar media sosial,” ujarnya.
Menurut Fahri Hamzah, sangat disayangkan sekali karena orang-orang yang berpotensi menimbulkan konflik di dunia maya dibiarkan ada.
“Mengapa “fasilitas” yg meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada?,” pungkas Fahri Hamzah.
Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi. Ini bukan soal pak din dan pak itu atau pigai dan abu janda...ini soal posisi negara ditengah hingar bingar media sosial. Mengapa “fasilitas” yg meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada? https://t.co/X8pXQdeXo3— #GS2021KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) February 13, 2021
***
