Network
PR CIREBON - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilau pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak efektif. Hal tersebut pun menarik perhatian Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani.
Netty menurutnya, jika PPKM dianggap tidak efektif, maka pemerintah harus mencari terobosan inovatif guna menekan angka kasus Covid-19.
“Jika PPKM dianggap tidak efektif, seharusnya pemerintah kerja ekstra keras guna mencari terobosan inovatif dalam menekan angka kasus Covid-19,” tutur Netty, Senin, 1 Februari 2021, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Fraksi PKS.
Baca Juga: Kemenparekraf Launching SBMPTNP, Pendaftaran Resmi Dibuka oleh Sandiaga Uno!
“Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur,” sambungnya.
Lebih lanjut Netty mengatakan bahwa kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh.
Salah satu terobosan yang disarankan Netty adalah melakukan karantina wilayah secara penuh serta fokus pada pembenahan sistem kesehatan.
“Kebijakan setengah hati antara penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi telah membawa kita pada situasi sulit di mana pandemi tidak terkendali, dan pemulihan ekonomi pun tidak terjadi,” ungkapnya.
“Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya,” lanjutnya.
Netty pun menuturkan bahwa salah satu bentuk kebijakan setengah hati adalah PSBB dan PPKM.
Menurutnya, PSBB dan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk agar mata rantai penularan terputus.
Perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.
Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes.
Baca Juga: Situasi Panas di Myanmar, KBRI Yangon Beri Himbauan dan Kontak Darurat pada WNI
“Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan PPKM,” ujar Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI itu.
Netty menunjukkan bukti bahwa kebijakan setengah hati membuat kasus makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih.
Sampai saat ini, ungkapnya, angka kasus sudah mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk.
Jadi, pemerintah bukan hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia,” tambah Netty.
Baca Juga: Akibat Cuaca Ektrem di Cirebon, Pohon Tumbang Timpa Kabel PLN hingga Akses Jalan Sempat Terhenti
Tak hanya itu, Netty juga menyinggung soal orkestrasi penangananan pandemi Covid-19 agar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron.
“Untuk menang melawan pandemi Covid-19, kita butuh sosok pemimpin yang mampu mengorkestrasikan semua lini pengambilan kebijakan penanganan pandemi,” imbuhnya.
Harus dipastikan kebijakan yang diluncurkan itu terukur, efektif, sinkron dan tidak tumpang tindih.
”Jangan pula buat kebijakan yang hanya jadi gimmick politik, sebab, jika kebijakan pemerintah tidak mampu menahan laju pandemi ini, saya khawatir, kita akan kehabisan waktu dan sumber daya,” katanya.
Baca Juga: Jadi Daerah Pertama, Provinsi Jawa Barat Sahkan Raperda Pesantren
Terakhir Netty meminta pemerintah agar terus meningkatkan 3T dan mengetatkan 3M.
“Angka testing kita masih rendah dan tidak merata dibandingkan negara lain dengan kasus tinggi. Program 3T dan 3M menjadi kunci dalam skema penanganan Covid-19, jangan sampai longgar,” pintanya.
Sebagai penutup, Netty meminta pemerintah agar belajar dari India yang tingkat testing-nya sangat tinggi.
“Dengan populasi mencapai 1,3 miliar, India mampu melakukan testing hingga mencapai 197 juta orang, dilanjutkan dengan tracing dan treatment yang benar. Jadi tidak heran kalau angka Covid-19 di sana terus turun,” tutup Netty.***
