Network
“Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya,” lanjutnya.
Netty pun menuturkan bahwa salah satu bentuk kebijakan setengah hati adalah PSBB dan PPKM.
Menurutnya, PSBB dan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk agar mata rantai penularan terputus.
Perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.
Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes.
Baca Juga: Situasi Panas di Myanmar, KBRI Yangon Beri Himbauan dan Kontak Darurat pada WNI
“Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan PPKM,” ujar Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI itu.
Netty menunjukkan bukti bahwa kebijakan setengah hati membuat kasus makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih.
Sampai saat ini, ungkapnya, angka kasus sudah mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk.
Jadi, pemerintah bukan hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia,” tambah Netty.
