Cium Gerakan Politik Pengambilalihan Paksa Posisi Ketum Partai Demokrat, AHY Surati Jokowi

PR CIREBON — Tercium gerakan politik pengambilalihan paksa posisi Ketua Umum Partai Demokrat yang diduga melibatkan pejabat penting pemerintahan.

Adapun pejabat penting pemerintahan tersebut diduga yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan desas-desusnya, gerakan politik pengambilalihan paksa Ketua Umum Partai Demokrat itu sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting.

Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Sambangi Rabithah Alawiyah, Aboebakar: Langkah yang Cukup Taktis

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Presiden Jokowi.

Isi surat AHY itu soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.

Baca Juga: Pemerintahan Myanmar Dikudeta Militer, AS Peringatkan Akan Ambil Tindakan Jika Tak Bebaskan Para Pejabat

AHY menjelaskan, ihwal pengiriman surat konfirmasi itu berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan politik yang terjadi di tubuh partainya diduga melibatkan pejabat penting pemerintahan.

"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucapnya.