Network
Gerakan politik tersebut, dikatakan AHY, diduga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pemkab Cirebon Gelar Vaksinasi Perdana, Bupati: Ibarat Masukkan Tentara ke Tubuh untuk Lawan Virus
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ujarnya.
AHY menuturkan, tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
Adapun gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
Baca Juga: Ini Daftar Lengkap Grup K-Pop Pemenang Seoul Music Awards 2021, BTS Raih 6 Daesang!
Dituturkan AHY, adanya para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Yang mana, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti ‘dengan paksa’ Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," sambungnya.
Baca Juga: Gara-gara Lengah, Klub Raksasa Prancis PSG Kalah dari FC Lorient pada Menit Akhir
